PEKANBARU - Wakil Kepala Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pencegahan Korupsi Polri, Novel Baswedan mengatakan, pihaknya mendapat tugas dari Kapolri untuk memberikan dukungan kepada Kementerian Perdagangan. Terutama dalam pengawasan barang impor ilegal.

Novel mengatakan, pihaknya juga akan menelusuri dugaan korupsi yang dilakukan oknum-oknum tak bertanggungjawab terkait masuknya barang-barang ilegal itu. 

"Ini selain berdampak pada kesehatan, juga berhubungan dengan hal yang melanggar hukum, ilegal. Karena ini ilegal maka juga potensi adanya pembiaran apabila ada oleh oknum-oknum tertentu ini tentu menjadi perhatian, karena itu bisa menjadi masalah korupsi tersendiri," kata Novel usai pemusnahan 730 bal pakaian bekas impor di Pekanbaru, Jumat (17/3/2023). 

Menurut mantan penyidik KPK itu, beredarnya barang-barang bekas ilegal itu sangat merugikan, tak hanya bagi negara, tetapi juga pada keberlangsungan industri tekstil dalam negeri.

"Kedua, karena ini juga berdampak pada industri dalam negeri. Kita bisa lihat, industri garmen beberapa waktu lalu ada PHK di beberapa tempat. Dan ini menjadi konsen oleh pemerintah. Oleh karena itu upaya penegakan hukum dan pemusnahan seperti yang dilaksanakan sekarang, ini akan terus berlanjut," ujarnya.

"Tentunya kita berharap hal-hal seperti ini bisa dihentikan. Dan saya kira, kami nanti akan bekerjasama dengan PPATK untuk menelusuri apabila ada aliran-aliran dana yang berhubungan dengan masalah perdagangan ilegal, yaitu impor baju bekas ini," tambahnya.

Penulis: Bayu Derriansyah
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Perjuangan RAPP Merawat Penyangga Pulau Padang, Lestarikan Hutan untuk Kemaslahatan THL Diberhentikan Sepihak, Komisi III Segera Panggil DLHK Pekanbaru Sore ini Hanya Ada 13 Titik Panas di Sumatera, 2 di Pelalawan CDN Riau Ajak Pelajar SMK Multi Mekanik Masmur Pekanbaru 'Cari Aman' Selama Ramadan Bengkalis Masih Berupaya Naik Peringkat KLA Jadi Madya Hingga Nindya		KONI Riau Rencanakan Raker di Bulan Puasa, Bahas Program Hingga Anggota Baru DPRD Pekanbaru Desak Pemko Tuntaskan Pembangunan Infrastruktur, Sekdako: Sudah Kita Gesa Pemdes Bantar Gunakan Dana Desa untuk Tanam Cabe, Hasilnya Dijual Murah ke Masyarakat Komisi IV DPRD Inhu: Tanggungjawab Diminta, Hak Diabaikan Dewan Minta Diskes Pekanbaru dan BPOM Pastikan Takjil Aman Dikonsumsi