PEKANBARU - Pernyataan tertulis dari dua tokoh masyarakat Riau, Dr drh H Chaidir MM dan Ir H Nasrun Effendi MT terkait penolakan Bakal Calon Gubernur Riau (Bacagubri) Muhammad Nasir, berujung pada pemanggilan keduanya oleh Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Riau. Surat pemanggilan tersebut beredar luas di media sosial masyarakat.

Dalam surat yang beredar itu, Dr Chaidir dan Nasrun dipanggil sesuai surat nomor B/1498/VII/2024 Ditrekrimsus dan nomor B/1499/VII/2024 Ditrekrimsus, yang dikeluarkan Jumat (25/7/2024).

Keduanya diminta hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi pada Senin, 29 Juli 2024 mendatang di ruang Subdit 5 Ditrekrimsus.

Penolakan terhadap Muhammad Nasir sebagai calon Gubernur Riau tertuang dalam surat yang ditandatangani Chaidir dan Nasrun melalui wadah Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) dan Persebatian Pemuka Masyarakat Riau (PPMR).

Surat tersebut telah dikirimkan ke kantor pusat tiga partai pengusung Muhammad Nasir di Jakarta. Chaidir bertindak sebagai ketua badan musyawarah, sementara Nasrun sebagai ketua umum pengurus harian.

Menurut informasi, surat penolakan yang dirumuskan FKPMR dan PPMR tersebut juga telah disebarkan melalui pesan elektronik.

Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Nasriadi membenarkan terkait pemanggilan dua tokoh Riau itu.

"Memang benar, kami melakukan pemanggilan terhadap kedua nama tersebut," ujarnya dilansir klikmx.com, Sabtu (27/7/2024).

Surat pemanggilan terhadap Dr Chaidir dan Nasrun terkait dugaan tindak pidana distribusi dan/atau transmisi informasi elektronik yang menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.(*)