SIAK - Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, M.Si, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Siak untuk memastikan setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan saat memberikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna ke-8 masa sidang III di Ruang Rapat Putri Kacamayang DPRD Kabupaten Siak, Senin (6/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Afni menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas kritik, saran, dan rekomendasi yang disampaikan. Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Kami ingin memastikan setiap rupiah APBD yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Orientasi pembangunan bukan hanya pada besarnya anggaran yang terserap, tetapi pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat," ungkap Afni.
Bupati perempuan pertama di Kabupaten Siak itu mengakui kapasitas fiskal daerah masih terbatas sehingga memengaruhi ruang gerak pembangunan di berbagai sektor. Meski demikian, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat melalui penetapan skala prioritas pembangunan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efisiensi belanja, percepatan digitalisasi pelayanan publik, hingga memperjuangkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Menurut Afni, sejumlah sektor strategis yang menjadi perhatian DPRD tetap menjadi fokus pembangunan daerah. Sektor tersebut meliputi infrastruktur, pelayanan air bersih, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga penguatan perekonomian daerah.
Di bidang infrastruktur, Pemkab Siak terus mengoptimalkan pemeliharaan jalan sekaligus memperjuangkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Sementara pada sektor air bersih, pemerintah melakukan pengembangan sistem pembayaran digital, peningkatan jaringan distribusi, serta penambahan sambungan rumah secara bertahap untuk memperluas akses layanan kepada masyarakat.
Pada sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah daerah juga terus mendorong dukungan pemerintah pusat untuk peningkatan sarana dan prasarana, pemerataan tenaga pendidik, serta tenaga kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan dasar.
Dilansir dari MCRiau, Afni menekankan, keberhasilan pembangunan tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah.
"Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat menjadi modal utama untuk menghadapi tantangan yang ada. Pemerintah terbuka terhadap setiap kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kinerja serta menghadirkan pembangunan yang semakin berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat," ujar mantan wartawan itu.
Rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari rangkaian pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya bersama DPRD Kabupaten Siak.
