BAGANSIAPIAPI - Lonjakan kasus malaria di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, mulai memasuki fase yang membutuhkan penanganan terpadu.

Sebanyak 2.347 penderita tercatat dalam kasus malaria yang kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah hingga tingkat nasional.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil tidak lagi melihat persoalan tersebut semata sebagai masalah kesehatan.

Kondisi lingkungan, genangan air, pengelolaan sampah, hingga pola pembukaan lahan turut menjadi faktor yang harus ditangani secara bersamaan.

Tiga wilayah yang menjadi perhatian utama adalah Kecamatan Sinaboi, Pasir Limau Kapas, dan Bangko.

Pemerintah daerah mendorong seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat desa untuk bergerak bersama mencegah semakin meluasnya penularan malaria.

Wakil Bupati Rohil, Jhony Charles meminta para camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan (PMK) menggerakkan para Datuk Penghulu untuk melakukan aksi gotong royong secara masif di wilayah dengan kasus tertinggi.

"Saya menghimbau camat bersama Dinas PMK agar menggerakkan Datuk Penghulu di tiga wilayah itu untuk melakukan gotong royong. Malaria ini salah satunya disebabkan oleh sampah dan air tergenang," ujar Jhony Charles, Selasa (4/8/2026).

Menurut Jhony Charles, persoalan lingkungan menjadi salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan dalam upaya mengendalikan malaria.

Ia secara khusus menyoroti kondisi parit yang muncul seiring aktivitas pembukaan lahan di wilayah Sinaboi dan Bangko.

Ia meminta pembangunan maupun penggalian parit memperhatikan sirkulasi air. Parit yang tidak mengalir dan dipenuhi genangan dikhawatirkan menjadi lokasi yang mendukung perkembangbiakan nyamuk.

Karena itu, pemerintah daerah juga mendorong perubahan perilaku masyarakat. Warga diminta menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta segera menangani titik-titik genangan yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian malaria tidak cukup hanya mengandalkan layanan medis.

Upaya pencegahan juga harus dilakukan melalui perbaikan sanitasi dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai respons atas meningkatnya kasus, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rohil telah membentuk Posko Komando Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria.

Posko tersebut didirikan sekitar dua pekan lalu berdasarkan arahan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Keberadaannya difokuskan sebagai pusat koordinasi bagi seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan kasus malaria.

Sejumlah agenda penting dilakukan melalui posko tersebut, mulai dari rapat evaluasi, pemantauan perkembangan kasus, deteksi dini, hingga penyatuan strategi penanganan antarinstansi.

Ketua Posko sekaligus Kalaksa BPBD Rohil, Syafnurizal mengatakan, meningkatnya kasus malaria di wilayah tersebut kini telah menjadi perhatian yang lebih luas.

"Masalah malaria di Rohil bukan lagi isu daerah, melainkan sudah menjadi perhatian skala nasional," tegas Syafnurizal.

Perhatian terhadap kondisi malaria di Rohil juga terlihat dari rencana kedatangan tim dari CDC Amerika Serikat, yang dijadwalkan melakukan pemantauan terhadap penanganan malaria di Rohil selama satu bulan.

Kehadiran tim tersebut diharapkan dapat memperkuat langkah pemerintah dalam mengendalikan penularan sekaligus memberikan dukungan berbasis keahlian dalam penanganan kasus malaria.

Di tingkat daerah, koordinasi dilakukan dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Posko Komando dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Rohil, sementara unsur yang terlibat mencakup BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, pemerintah kecamatan, hingga pemerintahan desa.

Dengan pola kerja lintas sektor tersebut, pemerintah berharap respons terhadap KLB malaria dapat dilakukan secara lebih cepat dan terukur.

Kecamatan Bangko, Sinaboi, dan Pasir Limau Kapas menjadi wilayah yang mendapatkan perhatian khusus karena mencatat konsentrasi kasus malaria tertinggi.

Rapat koordinasi di Posko Komando dijadwalkan berlangsung setiap hari untuk mengevaluasi perkembangan situasi dan memastikan langkah penanganan berjalan secara terpadu.

Pemkab Rohil menargetkan peningkatan kasus dapat segera ditekan. Lebih jauh, pemerintah ingin mengembalikan status eliminasi malaria yang sebelumnya pernah diraih daerah tersebut.

"Target kita jelas, menurunkan angka kasus dan mengembalikan sertifikat eliminasi malaria. Dengan kerja sama semua pihak, saya yakin Rohil bisa keluar dari situasi ini," pungkas Jhony Charles.