PEKANBARU – Suasana hangat dan penuh diskusi mewarnai agenda sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, Senin (16/3/2026). Kegiatan yang dirangkai dengan buka puasa bersama ini menjadi ruang dialog strategis antara wakil rakyat dan insan pers.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Syahrul Aidi Maazat, menyampaikan pemahaman mendalam mengenai Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurutnya, keempat pilar tersebut tidak boleh berhenti sebagai konsep ideologis semata, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berpihak pada masyarakat, terutama kelompok fakir miskin. Ia menegaskan bahwa sejak awal berdiri, Indonesia telah menempatkan kesejahteraan sosial sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa.

Syahrul menyoroti pentingnya Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan, di mana negara memiliki tanggung jawab aktif dalam melindungi kelompok rentan.

Ia juga mengajak peserta untuk memahami perbedaan antara fakir dan miskin yang selama ini kerap disamakan. Fakir, jelasnya, adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup karena keterbatasan fisik atau kondisi tertentu, seperti sakit menahun, disabilitas, anak yatim, maupun lanjut usia. Sementara itu, miskin adalah mereka yang sebenarnya mampu bekerja, namun tidak memiliki akses atau peluang yang memadai.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, Syahrul menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional. Ia menilai zakat memiliki potensi besar untuk membantu negara jika dikelola secara profesional, transparan, dan tepat sasaran.

Menurutnya, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga dapat diarahkan menjadi program produktif seperti pemberdayaan usaha mikro, pelatihan keterampilan, hingga bantuan modal usaha agar masyarakat dapat keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan.

Forum ini turut dihadiri berbagai organisasi pers seperti Serikat Perusahaan Pers, Serikat Media Siber Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia, Jaringan Media Siber Indonesia, serta Aliansi Jurnalis Independen. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya peran pers dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada rakyat kecil.

Di akhir kegiatan, Syahrul menegaskan bahwa upaya memelihara fakir miskin bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan sinergi antara masyarakat, lembaga zakat, dan media.
Ia berharap, melalui pemahaman dan implementasi nilai-nilai kebangsaan yang konsisten, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita besar konstitusi, yakni masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat.