PEKANBARU - Pemprov Riau mulai membenahi tata kelola pemanfaatan fasilitas di Masjid Raya An-Nur.

Penataan tersebut mencakup penggunaan aula, efisiensi biaya operasional hingga penegasan agar rumah ibadah ikonik di Kota Pekanbaru itu tidak menjadi ruang bagi kepentingan politik praktis.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto meminta seluruh fasilitas yang tersedia di Masjid Raya An-Nur dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal. Namun, pemanfaatannya harus memiliki dasar aturan yang jelas dan dikelola secara transparan.

Salah satu fasilitas yang kini menjadi perhatian adalah aula utama. Penggunaan ruangan tersebut sementara ditata ulang sembari pengurus masjid menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pemberian izin.

Sementara itu, Ketua Harian Pengurus Masjid Raya An-Nur Riau, Dr H Zul Ikromi Lc MA mengatakan, penataan tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan aula sesuai fungsi dan ketentuan yang berlaku.

“Penghentian sementara penggunaan aula dilakukan dalam rangka penataan kembali penggunaan fasilitas dan pemberian izin pemakaian sesuai fungsi serta ketentuan yang berlaku," ucap Buya Zul, Senin (10/8/2026).

"Ke depan, kami akan menerapkan SOP sebagai dasar dalam mengatur penggunaan Aula Masjid Raya An-Nur,” sambungnya.

Selain membenahi sistem penggunaan fasilitas, pengurus Masjid Raya An-Nur juga menjalankan efisiensi energi. Upaya tersebut mulai terlihat dari penurunan tagihan listrik dalam beberapa bulan terakhir.

Biaya listrik yang sebelumnya mencapai sekitar Rp72 juta pada April turun menjadi Rp55 juta pada Mei. Pengeluaran kembali berkurang menjadi sekitar Rp52 juta pada Juni.

“Setelah adanya arahan mengenai efisiensi, kami melakukan berbagai upaya penghematan penggunaan listrik," ungkapnya.

"Alhamdulillah, biaya listrik secara bertahap dapat ditekan, dari sekitar Rp72 juta pada April menjadi Rp55 juta pada Mei dan sekitar Rp52 juta pada Juni,” jelas Buya Zul.

Penurunan biaya tersebut menjadi salah satu bagian dari kebijakan efisiensi yang diterapkan Pemprov Riau, bukan hanya pada pengelolaan Masjid Raya An-Nur tetapi juga di lingkungan perangkat daerah.

Di balik penataan fasilitas, Pemprov Riau juga menaruh perhatian pada fungsi Masjid Raya An-Nur sebagai rumah ibadah dan ruang publik keagamaan.

SF Hariyanto menegaskan, kegiatan keagamaan tidak semestinya bercampur dengan kepentingan politik praktis.

Menurutnya, masjid harus tetap menjadi tempat yang mampu mempertemukan masyarakat dalam suasana yang kondusif.

“Kegiatan dan urusan keagamaan jangan dicampuradukkan dengan kepentingan politik. Kita ingin Masjid Raya An-Nur menjadi tempat yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan keagamaan dengan suasana yang baik dan penuh kebersamaan,” tegasnya.

Penegasan tersebut sekaligus menjadi arah kebijakan Pemprov Riau dalam menata pemanfaatan fasilitas masjid.

Setiap kegiatan yang digelar di lingkungan masjid diharapkan memiliki tujuan yang jelas serta tetap berada dalam koridor fungsi keagamaan dan kepentingan masyarakat.

Selain persoalan tata kelola, Pemprov Riau juga merespons keluhan terkait sejumlah fasilitas Masjid Raya An-Nur yang mengalami kerusakan.

Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah eskalator. Pemprov berencana mengalokasikan anggaran perbaikannya pada Tahun Anggaran 2027.

“Insya Allah pada Tahun Anggaran 2027 kita akan menganggarkan perbaikan eskalator yang mengalami kerusakan di Masjid Raya An-Nur," kata Plt Gubri.

"Kita ingin fasilitas masjid dapat berfungsi dengan baik sehingga masyarakat merasa nyaman ketika menggunakannya,” tambahnya.

Ia juga meminta fasilitas berupa ruangan dan aula yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Ruangan dan aula yang ada di Masjid Raya An-Nur agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat," sebutnya.

"Kalau ada persoalan dalam penggunaannya, mari kita selesaikan melalui komunikasi dan koordinasi yang baik,” tuturnya.

SF Hariyanto menegaskan, kebijakan efisiensi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemerintah mengelola anggaran secara lebih efektif.

“Kebijakan efisiensi ini bukan hanya diterapkan di Masjid Raya An-Nur, tetapi juga dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Riau," bebernya.

"Saya berharap hal ini dapat dipahami bersama dan dilaksanakan dengan tetap mengedepankan kepentingan kegiatan keagamaan,” pungkasnya.