PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mencatat realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mencapai Rp1,121 triliun hingga September 2026.
Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Rekonsiliasi Data PBBKB Triwulan II dan III serta Sosialisasi Aplikasi e-PBBKB yang digelar di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Kamis (8/10/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan realisasi penerimaan PBBKB tersebut tumbuh Rp187,2 miliar atau meningkat 20,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurutnya, peningkatan penerimaan daerah tersebut turut didorong oleh bertambahnya jumlah Wajib Pungut (Wapu), dari 19 instansi pada 2025 menjadi 26 Wapu pada 2026.

"Pertumbuhan ini juga didorong oleh bertambahnya jumlah Wajib Pungut dari 19 Wapu pada tahun 2025 menjadi 26 Wapu pada tahun 2026," kata SF Hariyanto, Kamis (8/10/2026).

SF Hariyanto menjelaskan, kontribusi terbesar terhadap realisasi penerimaan PBBKB Riau berasal dari pemungutan pajak melalui PT Pertamina Patra Niaga.

Perusahaan tersebut mencatat nilai pemungutan sebesar Rp900,96 miliar atau berkontribusi 80,33 persen dari total penerimaan PBBKB Riau hingga September 2026.
"Ini tentu perkembangan yang baik dan saya menyampaikan terima kasih atas kerja sama Bapak/Ibu. Ini menunjukkan kontribusi Pertamina Patra Niaga sangat besar," ujar SF Hariyanto.

Pemprov Riau memproyeksikan realisasi penerimaan PBBKB hingga akhir tahun anggaran 2026 berpotensi mencapai Rp1,510 triliun.
Untuk mencapai proyeksi tersebut, pengawasan dan optimalisasi pemungutan pajak dari seluruh Wapu akan terus ditingkatkan hingga Desember 2026.

Pemprov Riau juga mengimbau seluruh Wapu agar menyetorkan kewajiban pajak sesuai dengan volume transaksi penjualan bahan bakar kendaraan bermotor di lapangan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penerimaan daerah dapat dioptimalkan secara transparan, sekaligus menjaga agar pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak membebani iklim usaha.(Galeri Foto)