PEKANBARU - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Provinsi Riau masih diwarnai berbagai persoalan yang dihadapi para guru, khususnya mereka yang berstatus PPPK. Isu relokasi dan kesenjangan tunjangan menjadi sorotan utama yang hingga kini belum sepenuhnya mendapat solusi dari pemerintah.

Ketua ASN PPPK Provinsi Riau, Eko Wibowo, menyampaikan bahwa momentum Hardiknas seharusnya menjadi titik refleksi bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan dan penataan tenaga pendidik. Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap sumber daya manusia di sektor pendidikan yang dinilai masih membutuhkan dukungan lebih serius.

"Kami berharap Kepada pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah kabupata kota di Riau. Kami memohon kepada Bapak gubernur untuk memperhatikan sumber daya manusia yang hari ini perlu perhatian lebih," jelasnya, Jumat (1/5/2026).

Salah satu persoalan yang disorot adalah kesenjangan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) antara guru PPPK dan PNS. Menurut Eko, perbedaan tersebut cukup signifikan dan berpengaruh terhadap motivasi kerja para guru.

"Kalau guru PPPK TPP-nya Rp 500 ribu, kalau TPP-nya PNS itu sudah Rp 1.500.000. Di momen hari pendidikan nasional ini, kami sebagai guru yang kami sama-sama mengajar juga mendidik agar TPP yang diteirma bisa disetarakan," jelasnya.

Selain itu, persoalan relokasi guru juga menjadi tuntutan yang terus disuarakan. Para guru PPPK mengaku telah memperjuangkan hal tersebut selama dua tahun terakhir, namun belum ada realisasi dari Pemerintah Provinsi Riau.

"Kami guru se Riau mohon Untuk segera direlokasi, kami telah berjuang selama dua tahun ini, tetapi belum ada realisasinya sampai saat ini. Kami sangat heran ketika Kabupaten Kota, sudah ada pemberkasan dan contohnya Kabupaten Rokan Hulu yang sangat saya apresiasi ya Bupati Kabupaten Rokan Hulu, sudah memulai, jadi guru-guru bisa semangat dan nyaman di dalam pendidikan, tujuannya agar pendidikan kita berkualitas dan bermutu," tegasnya.

Eko juga mengungkapkan bahwa urgensi relokasi tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan kerja, tetapi juga menyangkut kondisi sosial para guru. Banyak di antara mereka yang harus berjauhan dari keluarga, bahkan kesulitan saat menghadapi kondisi darurat di rumah.

"Kita melihat curhatan dari teman-teman, terutama yang paling risikan itu masalah jam mengajar. Kedua, berpisahnya antara suami dan istri, dan juga keluarga, kadang orang tua ada yang sakit, ketika guru ini pindah dari asal, dia mengabdi, maka ketika orang tua sakit, siapa yang mau merawat orang tuanya?," ucapnya.

Ia berharap kebijakan relokasi dapat segera direalisasikan agar penempatan guru menjadi lebih efektif dan sesuai dengan domisili masing-masing.

"Itulah kenapa saya dan teman-teman memperjuangkan relokasi ini SMA-SMK se Riau Karena kami sudah hampir 2 tahun, jdi kami minta kepada Kadisdik Riau Untuk mensegerakan membuat surat resmi pemberkasan bagi guru relokasi," pintanya.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan Provinsi Riau menyatakan tengah menindaklanjuti persoalan tersebut. Melalui keterangan yang dikutip dari media sosial resmi, pihaknya menyebut telah melakukan langkah koordinasi ke pemerintah pusat.

"Semoga setelah kunjungan ke PANRB ini selesai, ada titik terang untuk kita semua terkait surat permohonan relokasi PPPK di Provinsi Riau," sebutnya.