PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru meningkatkan langkah pencegahan terhadap perilaku LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) yang dinilai berpotensi berdampak pada meningkatnya kasus HIV/AIDS di ibu kota Provinsi Riau tersebut.
Wakil Walikota Pekanbaru, Markarius Anwar mengatakan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), guna memperkuat langkah pencegahan dan edukasi kepada masyarakat.
Menurut Markarius, isu LGBT menjadi salah satu perhatian serius pemerintah karena berkaitan dengan upaya pengendalian penyebaran HIV/AIDS di daerah.
"Kemarin sudah memanggil kawan-kawan KPA (Komisi Penanggulangan AIDS), itu kan sumbernya dari situ. Semakin tingkat LGBT biasanya semakin meningkat AIDS-nya," kata Markarius Anwar, Kamis (11/6/2026).
Ia menegaskan, Pemko Pekanbaru tidak bekerja sendiri dalam menjalankan program pencegahan tersebut.
Berbagai pemangku kepentingan dilibatkan agar upaya edukasi dan pengawasan dapat berjalan lebih efektif.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggandeng tokoh agama untuk menyampaikan materi edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan keagamaan di masjid-masjid.
"Kita minta para tokoh agama, ustad dapat menyampaikan materi LGBT ini, bahaya dan pencegahan LGBT," ujarnya.
"Kita sudah minta pihak masjid paripurna untuk menyiapkan bahan materi penyampaiannya. Minimal sekali sebulan seluruh masjid dapat menyampaikan materi itu," sambungnya.
Selain melalui jalur keagamaan, pemerintah juga memperluas sosialisasi ke lingkungan pendidikan.
Penyuluhan mengenai risiko perilaku berisiko dan penularan HIV/AIDS akan diberikan kepada pelajar tingkat SMP dan SMA sebagai bagian dari upaya pencegahan sejak usia dini.
Pemko Pekanbaru juga berencana meningkatkan pengawasan terhadap sejumlah lokasi yang dianggap berpotensi menjadi tempat berkumpulnya kelompok LGBT.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
Tak hanya itu, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait diminta lebih aktif dalam melakukan pengawasan serta langkah antisipatif di lingkungan kerja masing-masing.
"Di sisi lain kita juga minta OPD-OPD terkait untuk proaktif antisipasi LGBT ini. Mudah-mudahan di kita (lingkungan Pemko) tidak ada, tapi kalau ada akan kita sanksi," pungkasnya.
