PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berkomitmen mempercepat produksi dan lifting minyak dan gas bumi (migas) dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang beroperasi di wilayah tersebut.
Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, CW Wicaksono, bersama pimpinan KKKS Wilayah Riau melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi ke Pemerintah Provinsi Riau untuk membahas strategi percepatan produksi migas. Rombongan diterima langsung oleh Gubernur Riau terpilih, Abdul Wahid, serta Wakil Gubernur SF Hariyanto di Ruang Rapat Kantor Gubernur Riau, Sabtu (8/3/2025).
Hadir dalam pertemuan tersebut para perwakilan perusahaan migas, termasuk GM/VP KKKS dari Pertamina Hulu Rokan (PHR) WK Rokan, EMP Group, PT Bumi Siak Pusako, Texcal Mahato, Pertamina EP Field Lirik, SPR Langgak, dan PT APG West Kampar Indonesia.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Abdul Wahid menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi sektor migas di Riau, seperti kendala lahan, akses jalan yang kurang memadai, serta regulasi yang menghambat investasi. Ia menekankan bahwa hambatan ini harus segera diatasi agar operasional migas berjalan lebih lancar.
"Kita harus mencari solusi bersama karena Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sangat penting bagi Riau. Jika produksi dan lifting terhambat, tentu akan berdampak pada pendapatan daerah," ujar Abdul Wahid.
Sebagai langkah konkret, disepakati pembentukan satgas yang akan bertugas mengurai berbagai kendala tersebut dengan cepat dan efektif. Satgas ini akan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk memastikan percepatan produksi Migas.
Dukungan SKK Migas dan KKKS
Kepala SKK Migas Sumbagut, CW Wicaksono, mengapresiasi langkah strategis Pemprov Riau dalam membentuk satgas ini. Menurutnya, keputusan tersebut sejalan dengan kebijakan nasional dalam menjaga ketahanan energi.
"Kami berterima kasih atas dukungan Gubernur dalam pembentukan satgas ini. Langkah ini sejalan dengan Satgas Nasional yang dikomandoi oleh Menteri ESDM RI, yang terus memantau perkembangan produksi migas nasional," kata Wicaksono.
Ia optimistis, dengan adanya satgas ini, hambatan di lapangan dapat segera teratasi melalui aksi nyata dan kebijakan strategis yang tepat.
"Industri migas di Riau memiliki peran vital dalam perekonomian nasional. Semoga langkah-langkah yang telah disepakati dalam pertemuan ini segera terealisasi," tambahnya.
Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, juga menekankan pentingnya kerja sama semua pihak untuk mengatasi berbagai permasalahan yang menghambat produksi migas di Riau.
"Kami berharap ada sinergi antara pemerintah daerah, KKKS, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan kerja sama yang solid, tantangan yang ada bisa segera diselesaikan," ujarnya dikutip dari Antarariau.
Riau Jadi Tulang Punggung Produksi Migas Nasional
Berdasarkan data SKK Migas, Provinsi Riau saat ini kembali menjadi tulang punggung produksi migas nasional. Dengan kontribusi sekitar 30% dari total produksi minyak nasional, Riau memegang peranan strategis dalam menjaga ketahanan energi Indonesia. Aktivitas pengeboran di Riau juga terus meningkat, dengan total 606 sumur pengeboran yang telah mencapai sekitar 60% dari target nasional.
Dengan adanya satgas percepatan produksi migas ini, diharapkan hambatan operasional dapat diminimalkan sehingga produksi migas di Riau semakin optimal. Langkah ini tidak hanya berdampak pada perekonomian daerah, tetapi juga mendukung ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi domestik. (*)
