PEKANBARU – Pemprov Riau mempercepat upaya memperluas akses pendidikan tinggi dengan memperkuat kolaborasi pendanaan beasiswa lintas lembaga.

Strategi ini dilakukan agar semakin banyak mahasiswa asal Riau memiliki kesempatan melanjutkan studi tanpa terkendala biaya.

Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi menegaskan, pembiayaan beasiswa kini tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah daerah juga aktif menggandeng pemerintah pusat dan lembaga pengelola dana nasional.

“Pendanaan pendidikan harus diperluas melalui kolaborasi. Tidak cukup hanya dari APBD, tetapi juga memanfaatkan dukungan APBN dan lembaga pemerintah lainnya,” ujarnya, Minggu (10/5/2026).

Salah satu capaian kolaborasi tersebut terlihat dari program beasiswa yang disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dari sektor kelapa sawit. Dari total 4.000 kuota beasiswa nasional, sebanyak 1.341 penerima berasal dari Riau.

Syahrial menyebutkan, bantuan yang diterima mahasiswa tidak hanya mencakup biaya kuliah, tetapi juga kebutuhan pendukung pendidikan.

“Ini kabar baik bagi anak-anak Riau. Mereka tidak hanya mendapat bantuan biaya kuliah, tetapi juga biaya hidup, biaya tempat tinggal, dan kebutuhan pendidikan lainnya,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa sinergi antar lembaga mampu membuka peluang pendidikan lebih luas bagi generasi muda.

Selain dukungan dari lembaga nasional, Pemprov Riau tetap memperkuat komitmen melalui anggaran daerah.

Pada tahun anggaran 2026, pemerintah kembali mengalokasikan Rp62 miliar untuk membantu 3.644 mahasiswa melanjutkan pendidikan tinggi.

Syahrial menegaskan, program beasiswa merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

“Pendidikan adalah kunci utama membangun masa depan Riau. Karena itu pemerintah hadir melalui program beasiswa agar semakin banyak anak-anak Riau bisa kuliah dan meraih cita-cita mereka,” ujarnya.

Program Beasiswa Riau menjadi bagian dari target pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, termasuk mewujudkan program unggulan “satu rumah satu sarjana”.

Namun, pemerintah mengakui target tersebut tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan APBD. Dukungan perguruan tinggi, dunia usaha, serta masyarakat dinilai sangat penting.

“Anggaran Rp62 miliar ini tentu sangat berarti, tetapi untuk mewujudkan satu rumah satu sarjana, kita perlu kerja sama semua pihak agar kesempatan pendidikan semakin luas,” kata Syahrial.