Riau Terancam Guncangan Fiskal di 2024, Ini Penjelasan Wakil Ketua DPRD
Selasa, 21 November 2023 - 13:10:00 WIB
 |
Hardianto DPRD Riau (foto:rinai/halloriau) |
PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, mengungkap bahwa participating interest (PI) 10 persen dari WK Rokan yang dijanjikan pemerintah pusat hingga kini belum terealisasi.
Namun, kata Hardianto, PI senilai kurang lebih Rp800 miliar itu sudah dimasukkan sebagai pendapatan Provinsi Riau dalam APBD Perubahan 2023 dan di dalam rancangan APBD 2024.
"Gambarannya sih (cair) akhir bulan November, menurut Pemprov. Jadi kita tunggu karena PI ini menjadi ujung tombak pendapatan kita. Baik itu berbicara realisasi APBD 2023 maupun nanti untuk perencanaan dan asumsi pendapatan di 2024," ujarnya, Selasa (21/11/2023).
Meski mengapresiasi usaha dan keyakinan Pemprov Riau dalam mengurus PI agar segera direalisasikan pemerintah pusat, Hardianto tak menampik ancaman yang bakal mengintai Provinsi Riau tahun depan.
"Kalau nggak cair maka kondisinya akan ada turbulence (guncangan) terhadap kekuatan fiskal provinsi Riau. Turbulencenya besar sekali," kata dia.
Sebab, Hardianto melanjutkan, jumlah PI tersebut sangat besar yaitu Rp800 miliar dan akan sangat mempengaruhi keseimbangan berbagai sektor serta anggaran belanja daerah.
Ia menyebut tak ada alternatif lain untuk berjaga-jaga seandainya hal yang ditakutkan itu terjadi.
Sedangkan untuk Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang diterima Riau, Hardianto menyebut tidak akan mampu menutupi karena jumlahnya terlalu kecil yaitu Rp83,12 miliar.
"Tak ada alternatif lain. DBH sawit yang kita angan-angankan itu ternyata tak seindah yang kita impikan," pungkasnya.
Penulis: Rinai
Editor: Satria
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :