PEKANBARU - Penanganan banjir di Kota Pekanbaru tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah kota. Diperlukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah pusat agar persoalan banjir bisa ditangani secara menyeluruh.

Itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Rois SAg. Ia juga menilai persoalan banjir yang terjadi saat ini merupakan dampak dari berbagai persoalan pembangunan sebelumnya. Salah satunya, pembangunan dan pembenahan drainase yang dalam waktu cukup lama dinilai belum berjalan maksimal.

"Permasalahan banjir ini tidak bisa sendirian ditangani pemerintah kota. Harus berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat," kata Rois, Rabu (4/11/2026).

Ia menambahkan, kondisi banjir saat ini merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang terjadi selama bertahun-tahun, termasuk minimnya pergerakan pembangunan drainase pada periode sebelumnya.

"Ini juga efek dari sekian lama kegiatan pembangunan, terutama drainase, yang boleh dikatakan tidak ada pergerakan. Makanya, kondisi sekarang ini merupakan akumulasi dari sejumlah kegiatan sebelumnya," ujarnya.

Meski begitu, Rois optimistis persoalan banjir Pekanbaru bisa ditangani secara bertahap jika pemerintah serius menjalankan program sesuai masterplan penanganan banjir.

Menurutnya, program tersebut tidak harus diselesaikan sekaligus. Pemerintah kota bisa mengerjakannya secara bertahap setiap tahun dengan menyesuaikan kemampuan anggaran.

"Kita optimistis, ketika pemerintah kota hari ini serius menangani masalah banjir dan sesuai dengan masterplan, setiap tahun dicicil, saya pikir tidak perlu waktu terlalu lama," ungkapnya.

Politisi PKS ini memperkirakan, penanganan banjir secara bertahap dapat diselesaikan dalam dua masa kepemimpinan walikota. Namun, hal itu tetap bergantung pada ketersediaan dan kemampuan anggaran.

"Saya rasa dua masa kepemimpinan walikota bisa selesai, tetapi tetap menyesuaikan anggaran juga," tutup Rois.