SIAK - Di tengah tekanan fiskal yang dirasakan banyak daerah, Pemkab Siak dinilai mengambil langkah realistis dengan melakukan efisiensi belanja, membenahi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), memperkuat kolaborasi lintas sektor hingga mencari sumber pembiayaan alternatif.

Apresiasi tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, saat menerima Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli, M.Si, di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala BKAD, Kepala Bapperida, Kepala Bappeda dan Kepala Inspektorat Siak.

"Kami berikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan Ibu Bupati, yang sangat realistis dengan melakukan berbagai efesiensi. Terkait kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) Siak akan kita perjuangkan bersama. Skemanya sedang disusun, namanya utang pasti dibayar. Kami telah melihat upaya yang luar biasa dilakukan Pemkab Siak saat ini, maka sudah tugas kami untuk memberi pendampingan," ujar Dirjen Fatoni.

Bupati Afni dalam pertemuan itu menjelaskan, tekanan terhadap fiskal Kabupaten Siak mulai terasa sejak 2024 akibat tertundanya penyaluran DBH dari pemerintah pusat hingga 2025.

Nilai DBH yang tertunda disebut mencapai lebih dari Rp500 miliar. Namun, pemerintah pusat baru melakukan pembayaran secara cicilan, dengan pencairan terakhir sekitar Rp29,8 miliar.

Kondisi tersebut turut berdampak terhadap kemampuan Pemkab Siak dalam memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga. Meski demikian, pemerintah daerah terus berupaya mencicil utang secara bertahap sembari menjalankan tujuh langkah efisiensi.

Sejumlah pos anggaran yang ditekan antara lain Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), perjalanan dinas, kegiatan pertemuan, beasiswa, bantuan sosial, hibah serta sejumlah belanja lainnya.

Langkah efisiensi tersebut mendapat dukungan dari Dirjen Keuda Kemendagri. Pemkab Siak juga diminta menahan pembukaan lelang pekerjaan baru, kecuali untuk program yang benar-benar krusial.

"Kami diminta menyusun APBD serealistis mungkin. Pesan Pak Dirjen, lebih baik bersakit-sakit dahulu untuk sembuh kemudian. Pendapatan jangan dinaik-naikkan, harus sesuai kondisi riil di lapangan, sehingga ketika fiskal sakit bisa cepat disehatkan dan tidak menumpuk utang. Beliau memberikan banyak masukan, saran, termasuk bimbingan untuk peningkatan PAD," ungkap Afni.

Selain efisiensi APBD, Kemendagri turut mengapresiasi pembenahan sejumlah BUMD Siak yang dilakukan dalam setahun terakhir.

Kemendagri menyatakan siap memberikan pendampingan, termasuk membantu menghitung kembali Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten Siak.

Pembahasan juga mencakup strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi serta inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Tak kalah penting, Kemendagri menyatakan kesiapan untuk mengawal hak Kabupaten Siak atas DBH yang masih kurang salur dari pemerintah pusat.

“Beliau menyatakan siap mengawal DBH kurang bayar atau kurang salur tahun 2024 dan 2025 yang menjadi hak Siak. Masih ada sekitar Rp460 miliar hak Siak yang Insyaallah akan dicicil pemerintah pusat. Skemanya sedang dibicarakan dengan Kementerian Keuangan,” ucap Afni.

Dalam pertemuan tersebut, Kemendagri juga menyoroti keberanian Pemkab Siak menyesuaikan postur APBD dengan kondisi fiskal sebenarnya.

APBD Siak yang sebelumnya berada di kisaran Rp3,2 triliun dipangkas menjadi Rp2,6 triliun. Angka tersebut kembali disesuaikan menjadi Rp2,3 triliun dan ke depan diproyeksikan berada di kisaran Rp2 triliun.

“Beliau (Dirjen Keuda) cukup kaget karena selama ini yang sering diapresiasi Pak Mendagri adalah Kabupaten Lahat yang bisa menghemat sekitar Rp400 miliar. Ternyata Siak bisa melakukan efisiensi sekitar Rp700 miliar. Karena kita ingin sehat dan tidak menambah utang,” ujar Afni.

Menurut Afni, apresiasi dari Kemendagri menjadi penyemangat bagi Pemkab Siak untuk terus menjaga kesehatan fiskal daerah, meski sejumlah keputusan yang diambil tidak selalu populer.

Selain melakukan efisiensi APBD, Pemkab Siak juga berupaya mencari sumber pembiayaan alternatif melalui program APBN dan dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah tekanan fiskal.

“Kita akan terus melakukan langkah-langkah realistis meski mungkin tidak populis. Prinsipnya APBD Siak harus sehat, kewajiban diselesaikan dan hak Siak dari pemerintah pusat juga terus kita kawal. Kami sangat berterimakasih atas bimbingan dari Bapak Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri,” ucap Afni dilansir dari MCRiau.