SIAK - Pemkab Siak kembali mengambil langkah tegas di panggung nasional. Bupati Siak, Dr Afni Zulkifli MSi secara langsung melobi Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon untuk mempercepat penetapan Sultan Siak ke-2, Tengku Buwang Asmara (Sultan Mahmud Abdul Jalil Muzaffarsyah), sebagai Pahlawan Nasional.
Desakan ini disampaikan langsung oleh Afni di Jakarta, Jumat (28/8/2026) malam, tepat setelah dirinya menerima penghargaan tata kelola sumber daya alam berkelanjutan.
Pertemuan ini menjadi titik krusial dalam memperjuangkan pengakuan negara terhadap tokoh sentral di balik pecahnya Perang Guntung tersebut.
Bagi Afni, penetapan ini bukan sekadar mengangkat nama seorang raja, melainkan wujud validasi atas kontribusi besar masyarakat Melayu dalam sejarah perlawanan bangsa.
"Beliau Sultan Siak yang secara nyata ikut berperang melawan penjajah Belanda di masanya. Kami mengusulkan Sultan Siak ke-2 ini dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional, menyusul Sultan terakhir Siak, Sultan Syarif Kasim II," ucap Afni.
"Kajian dan usulan ini sebenarnya sudah lama, dan terus kita perjuangkan bersama," tegasnya.
Selain mendorong status kepahlawanan, Pemkab Siak turut mengapresiasi kucuran dana segar sebesar Rp5,5 miliar dari Kemenbud pada tahun ini.
Dana tersebut dialokasikan penuh untuk revitalisasi cagar budaya kebanggaan Riau, yakni Istana Asserayah Hasyimiyah dan Balai Rung Sri.
Upaya Pemkab Siak mendapat sinyal hijau dari pemerintah pusat. Menbud, Fadli Zon menegaskan, Kesultanan Siak memiliki posisi yang sangat vital dalam sejarah integrasi bangsa, sehingga pelestarian sejarahnya menjadi prioritas.
Fadli Zon mengingatkan kembali bagaimana Kesultanan Siak menjadi pionir dalam mengakui kedaulatan Indonesia di masa awal kemerdekaan.
"Kesultanan Siak ini kan adalah Kesultanan yang termasuk pertama memberikan pengakuan dan bergabung ke NKRI, bahkan Sultannya menyerahkan harta kekayaannya dan kedaulatannya kepada RI. Jadi luar biasa, kita sangat menghargai perjalanan sejarah di Siak," ungkap Fadli Zon.
Terkait usulan gelar pahlawan untuk Tengku Buwang Asmara, Menbud berjanji akan mengawalnya.
"Insya Allah akan dikaji bersama. Terkait bantuan cagar budaya, bantuan itu akan terus ada dan sebetulnya ini arahan dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto," tambahnya.
Validitas usulan gelar Pahlawan Nasional untuk Tengku Buwang Asmara berakar kuat pada sejarah perlawanannya di abad ke-18.
Naik takhta pada 1746 M di Buatan, Tengku Buwang langsung mengambil sikap konfrontatif dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Sungai Mempura pada 1750 demi memutus rantai pengaruh Belanda.
Konflik memuncak ketika Belanda memaksa mendirikan loji di Pulau Guntung (muara Sungai Siak) dan menerapkan praktik monopoli serta cukai yang mencekik para pedagang Nusantara.
Tidak tinggal diam, Sultan mengobarkan perlawanan fisik bersenjata yang kini dikenal sebagai Perang Guntung (1750–1760).
Dalam perang tersebut, taktik gerilya dan ketegasan pasukan Kerajaan Siak berhasil memukul mundur operasi dagang Belanda.
Laporan Gubernur Malaka kepada Gubernur Jenderal Batavia pada 8 Maret 1758 menjadi bukti sahih betapa Belanda mengalami kerugian besar dan sangat mewaspadai pergerakan di Sungai Siak—yang kala itu merupakan urat nadi perdagangan emas dan komoditas pedalaman Sumatera.
Dengan jejak perlawanan fisik yang jelas dan dampak strategisnya terhadap runtuhnya hegemoni kolonial di Selat Malaka, Tengku Buwang Asmara kini menunggu waktu untuk diakui secara resmi sejajar dengan pahlawan-pahlawan besar Nusantara lainnya.
