www.halloriau.com


Ekonomi
BREAKING NEWS :
Security PT SLS Juara 3 Lomba PBB se-Pelalawan Sempena HUT ke-43 Satpam
 
Sri Mulyani Teken Harga Rumah Subsidi Terbaru Rp234 Juta
Rabu, 21 Juni 2023 - 16:45:14 WIB

JAKARTA - Kementerian Keuangan menerbitkan aturan baru terkait pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% untuk pembelian rumah subsidi.

Aturan mengenai pembebasan PPN 11% tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Batas Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang dibebaskan dari PPN.

Kepala Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan, PMK ini bertujuan meningkatkan ketersediaan rumah (availability), meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menjaga keterjangkauan rumah yang layak huni, serta menjaga keberlanjutan program dan fiskal.

PMK baru ini mengatur batasan harga jual maksimal rumah tapak yang diberikan pembebasan PPN menjadi antara Rp 162 juta s.d. Rp 234 juta untuk tahun 2023 dan antara Rp 166 juta s.d. Rp 240 juta untuk tahun 2024 untuk masing-masing zona.

Pada peraturan sebelumnya, batasan maksimal harga rumah tapak yang dibebaskan PPN adalah antara Rp 150,5 juta s.d. Rp 219 juta.

"Kenaikan batasan ini mengikuti kenaikan rata-rata biaya konstruksi sebesar 2,7% per tahun berdasarkan Indeks Harga Perdagangan Besar," jelas Febrio lagi, seperti yang dilansir dari cnbcindonesia.

Berdasarkan dokumen PMK 60/2023, ada sejumlah kriteria yang termasuk ke dalam golongan rumah subsidi bebas PPN 11% ini. Seperti tertuang di dalam Pasal 2 ayat 5, diantaranya:

1. Luas bangunan antara 21 m2 hingga 36 m2
2. Luas tanah antara 60 sampai 200 m2
3. Harga jual tidak melebihi batasan harga Rp 162 juta hingga Rp 234 juta
4. Merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kriteria MBR, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak dimiliki.
5. Memiliki kode identitas rumah yang disediakan melalui aplikasi dari Kementerian PUPR atau BP Tapera. (*)



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Security PT SLS Juara 3 Lomba PBB HUT ke-43 Satpam.(foto: andi/halloriau.com)Security PT SLS Juara 3 Lomba PBB se-Pelalawan Sempena HUT ke-43 Satpam
Mendagri Tito Karnavian melantik Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto di Gedung Kemendagri, Jakarta (foto/Mg1)Resmi Jabat Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto Siap Emban Amanah dan Berikan Contoh Baik
Karhutla.(ilustrasi/int)BPBD Pekanbaru Ingatkan Masyarakat Bahaya Karhutla
  Baznas Provinsi Riau borong 3 kategori penghargaan di Baznas Award 2024 (foto/Mg1)Baznas Riau Borong 3 Penghargaan di Baznas Award 2024
BBPOM Pekanbaru sita 4.007 pcs produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya dan kedaluwarsa (foto/Mg2)BPOM Pekanbaru Sita 4.007 Kosmetik Ilegal Berbahaya Senilai Rp 128 Juta
Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi soroti anggaran Pemko yang terbatas (foto/int)Dewan Soroti Anggaran Penanganan Jalan Rusak dan Banjir Pekanbaru Selalu Defisit
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
SF Hariyanto Resmi Jabat Pj Gubernur Riau
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2022 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved