JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes), dan Danantara menjadi tiga isu yang paling menyita perhatian publik selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Namun, tingginya percakapan di ruang digital tidak otomatis mencerminkan keberhasilan kebijakan maupun dukungan masyarakat.

Riset Deep Intelligence Research (DIR) periode Oktober 2025 hingga Oktober 2026 mencatat 12.278.435 percakapan di media sosial dengan jangkauan audiens mencapai 35,68 miliar.

Dari jumlah tersebut, sentimen netral mendominasi sebesar 57,5 persen, sementara sentimen negatif mencapai 32,3 persen dan positif hanya 10,2 persen.

Temuan ini menunjukkan bahwa program prioritas pemerintah mendapat perhatian luas, tetapi respons masyarakat di media sosial tidak sepenuhnya sejalan dengan kecenderungan pemberitaan media arus utama.

Direktur Riset dan Komunikasi DIR, Neni Nur Hayati mengatakan, MBG, Danantara dan Kopdes telah menjadi agenda utama percakapan digital selama setahun terakhir.

“Kalau MBG, Danantara dan Kopdes Merah Putih, itu menjadi agenda setting di ruang media sosial. Secara masif, perhatian publik mengerucut pada tiga isu besar tersebut,” kata Neni dalam pemaparan riset di Jakarta, Selasa (21/10/2026).

MBG Disorot, Keamanan Pangan Jadi Persoalan

Program MBG mencatat keterlibatan tertinggi dengan 66,6 juta engagement. Namun, besarnya interaksi juga diiringi perdebatan mengenai tata kelola, dugaan persoalan korupsi, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta kasus keracunan yang menjadi perhatian masyarakat.

Menurut Neni, persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah, terutama dalam memastikan keamanan makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.

“Ini kan berkaitan dengan perut manusia dan keselamatan nyawa manusia. Satu nyawa itu amat sangat berharga,” ujarnya.

DIR juga mencatat sentimen netral dalam percakapan mengenai MBG mencapai 58,4 persen.

Sebagian interaksi dipengaruhi popularitas lagu dan konten hiburan, sehingga tingginya engagement tidak bisa langsung ditafsirkan sebagai dukungan atau penolakan terhadap program.

Kopdes Jadi Bahan Kritik dan Parodi

Kopdes Merah Putih mencatat sekitar 10,2 juta engagement. Percakapan mengenai program ini berkisar pada target pembangunan, pengadaan kendaraan operasional, pendampingan koperasi, hingga penentuan lokasi pembangunan.

Sejumlah lokasi koperasi yang dinilai tidak sesuai kebutuhan warga turut menjadi bahan parodi di media sosial.

“Publik sebenarnya lebih ke fun. Mereka menjadikan Kopdes sebagai lucu-lucuan, memparodikan program tersebut,” kata Neni.

Meski dibalut humor, parodi tersebut tetap perlu dibaca dalam konteks kritik terhadap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

Pemerintah perlu memastikan pembangunan koperasi didasarkan pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengejar target fisik.

Danantara Catat Sentimen Positif 90,1 Persen

Berbeda dengan MBG dan Kopdes, pemberitaan mengenai Danantara menunjukkan sentimen positif sebesar 90,1 persen berdasarkan pemaparan DIR.

Isu yang mendapat perhatian antara lain pengelolaan investasi negara, kebijakan ekspor sumber daya alam, serta pembangunan hunian bagi korban bencana.

Meski demikian, angka tersebut menggambarkan sentimen pemberitaan media arus utama, bukan hasil pengukuran langsung terhadap sikap seluruh masyarakat.

Karena itu, persepsi positif di media tidak cukup menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan pengelolaan investasi negara.

Pemberitaan Positif, Media Sosial Lebih Kritis

DIR mengidentifikasi sekitar 1,5 juta artikel dari 9.896 media selama periode penelitian. Dari jumlah tersebut, 81,1 persen dikategorikan memiliki sentimen positif, 16,9 persen negatif, dan 2 persen netral.

Sebaliknya, percakapan media sosial memperlihatkan komposisi yang berbeda. Sentimen negatif mencapai 32,3 persen, sedangkan sentimen positif hanya 10,2 persen.

Perbedaan ini memperlihatkan pentingnya memisahkan kecenderungan pemberitaan dari respons pengguna media sosial. Keduanya memiliki karakter, sumber, dan pola interaksi yang berbeda.

Analisis jejaring sosial DIR juga menemukan bahwa penyebaran pesan banyak bertumpu pada akun lembaga pemerintah pusat dan jaringan instansi daerah.

Pola tersebut menunjukkan distribusi informasi resmi, tetapi tidak serta-merta menggambarkan percakapan organik antarmasyarakat.

“Akun 'prabowo' dan 'sekretariat' mempertemukan menteri, tokoh partai, dan media nasional. Hubungannya banyak tetapi satu per satu, sehingga tidak terlihat komunitas pendukung atau pengkritik yang saling berinteraksi,” ujar Neni.

Popularitas Program Belum Menjamin Keberhasilan

Selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, besarnya perhatian terhadap program prioritas menjadi indikator kuat bahwa kebijakan pemerintah mendominasi agenda publik.

Namun, perhatian tersebut harus dibedakan dari tingkat kepuasan masyarakat dan keberhasilan pelaksanaan program.

Bagi pemerintah, tantangannya bukan hanya memperluas jangkauan komunikasi, melainkan memastikan program berjalan efektif, transparan, dan sesuai kebutuhan warga.

Kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG, kritik terhadap penempatan Kopdes, serta tuntutan transparansi pengelolaan investasi Danantara menjadi isu yang memerlukan evaluasi berbasis hasil nyata.

Dengan demikian, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya pemberitaan, tingginya engagement, atau luasnya jangkauan digital.

Dampak kebijakan, kualitas pelayanan, akuntabilitas anggaran, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat tetap menjadi ukuran yang lebih substantif.(rilis)