PEKANBARU - Dinamika politik di tubuh Partai Golkar Riau kian memanas jelang Musyawarah Daerah (Musda) pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Riau yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Januari 2025 ini.

Isu pencalonan Wakil Gubernur Riau terpilih, SF Hariyanto, sebagai kandidat ketua terus menjadi sorotan, namun tidak lepas dari polemik internal.

Kemunculan nama SF Hariyanto dalam bursa calon Ketua Golkar Riau sebenarnya sudah mengemuka sejak ia memenangkan Pilkada beberapa waktu lalu.

Beberapa pihak di Partai Golkar mendorongnya maju, mengacu pada tradisi partai yang kerap menjadi bagian dari pemerintahan. Namun, langkah ini menghadapi resistensi dari sejumlah pengurus DPD Golkar Riau.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar Riau, Ikhsan menegaskan, calon ketua harus memenuhi syarat yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Golkar.

"Yang bisa maju di Musda nanti, adalah kader dan pengurus yang memenuhi persyaratan sesuai AD/ART dan PO Golkar. Ini adalah aturan yang sudah jelas," ujar Ikhsan dilansir tribunpekanbaru.com, Kamis (2/1/2025).

Ikhsan menambahkan, setiap calon wajib memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Golkar serta pengalaman sebagai pengurus di DPD II dan DPD I. Hal ini, menurutnya, menjadi filter penting untuk menjaga kualitas kepemimpinan partai.

"KTA-nya mana? Kalau tidak pernah jadi pengurus DPD II atau DPD I, jelas tidak bisa maju. Contohnya, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPD I Golkar sebelum menjadi ketua umum," ungkap Ikhsan.

Ia juga menggarisbawahi, Musda Golkar adalah forum untuk kader dan pengurus partai.

"Ini bukan panggung untuk orang luar partai," tambahnya.

Sejauh ini, tiga nama telah mencuat sebagai calon Ketua Golkar Riau. Selain SF Hariyanto, ada Parisman Ihwan, Wakil Ketua DPRD Riau, dan Karmila Sari, anggota DPR RI.

Parisman dan Karmila dianggap memenuhi syarat karena latar belakang mereka yang kuat sebagai kader partai.

Namun, posisi SF Hariyanto yang sebelumnya dikenal lebih dekat dengan partai lain memicu perdebatan.

Menurut Ikhsan, kasus SF Hariyanto berbeda dengan Syamsuar, Ketua Golkar Riau saat ini. Syamsuar, meskipun maju di Pilkada Gubernur Riau dengan dukungan partai lain, tetap memiliki KTA Golkar dan pernah menjabat Ketua DPD II Golkar Siak.

"Syamsuar itu kader lama Golkar, jadi tidak ada masalah. Tapi untuk SF Hariyanto, perlu ditinjau lebih jauh," tegas Ikhsan.

Sementara itu, beberapa pihak di internal Golkar berpendapat, mendukung SF Hariyanto adalah langkah strategis untuk menjaga hubungan erat antara partai dan pemerintahan. Namun, hal ini tetap harus melalui mekanisme dan aturan yang berlaku.

Musda Golkar Riau diperkirakan akan menjadi ajang pertarungan politik yang sengit, mengingat besarnya pengaruh yang dimiliki ketua DPD terhadap arah kebijakan partai di tingkat daerah.

Sebagai salah satu partai besar di Riau, hasil Musda ini akan memberikan dampak signifikan, tidak hanya bagi internal Golkar, tetapi juga peta politik di provinsi tersebut.

"Golkar harus tetap solid dan menjunjung tinggi aturan organisasi. Jangan sampai polemik ini merusak persatuan partai," tutup Ikhsan.(*)