PEKANBARU – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Abdullah, mengusulkan pembentukan holding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengintegrasikan perusahaan milik Pemerintah Provinsi Riau dengan BUMD dari 12 kabupaten dan kota.

Gagasan tersebut disampaikan Abdullah di Pekanbaru, Kamis (29/10/2026), sebagai upaya mengoptimalkan potensi perusahaan daerah di tengah tekanan fiskal. Melalui sistem holding, BUMD diharapkan mampu meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Abdullah menilai, potensi BUMD di Riau cukup besar. Jika digabungkan antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota, jumlahnya diperkirakan mendekati 50 perusahaan. Namun, besarnya jumlah tersebut dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan kinerja keuangan dan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Salah satu potensi yang bisa kita gerakkan untuk membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus menghasilkan dividen bagi PAD adalah BUMD," ujar Abdullah.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, pengelolaan BUMD perlu bertransformasi dari pola birokrasi konvensional menuju tata kelola bisnis yang profesional. Langkah ini dinilai penting agar setiap perusahaan memiliki target kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala.

Ia juga menyoroti pergantian pejabat pemerintahan yang berpotensi mengganggu kesinambungan pengawasan terhadap perusahaan daerah. Karena itu, Abdullah mendorong keterlibatan tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang manajemen dan bisnis.

"BUMD ini pelaku bisnis, sehingga penanganannya juga harus menggunakan pendekatan profesional. Kalau pejabat yang mengawasi terus berganti, tentu perlu waktu lagi untuk mempelajari persoalan dan kinerja masing-masing perusahaan," jelas Abdullah dilansir dari MCRiau.

Melalui pembentukan holding, pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh perusahaan daerah diharapkan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi. Dengan demikian, kondisi keuangan, tingkat kesehatan perusahaan, serta pencapaian target bisnis masing-masing BUMD dapat dipantau secara lebih efektif.

Selain memperbaiki tata kelola, Abdullah menilai BUMD perlu mengambil peran lebih besar dalam mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam Riau, terutama sektor minyak dan gas bumi (migas) serta perkebunan kelapa sawit.

Menurutnya, potensi tersebut tidak seharusnya hanya dimanfaatkan melalui kegiatan usaha di sektor hulu. BUMD perlu didorong masuk ke industri hilir agar mampu menciptakan nilai tambah dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

"Riau memiliki potensi besar di sektor minyak dan perkebunan. Ini yang seharusnya ditangkap oleh BUMD, bagaimana potensi tersebut bisa dikembangkan menjadi kegiatan usaha yang produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkap Abdullah.

Di sisi lain, Abdullah meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BUMD yang mengalami kerugian atau belum menunjukkan perkembangan usaha yang signifikan.

Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan penyertaan modal yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dikelola secara bertanggung jawab serta mampu memberikan hasil bagi daerah.

Menurut Abdullah, perusahaan daerah harus memiliki indikator keberhasilan yang konkret, mulai dari jumlah tenaga kerja yang diserap, perkembangan industri, hingga kontribusi dividen terhadap PAD.

"Harus jelas berapa banyak lapangan kerja yang dibuka dan berapa banyak industri yang tumbuh. Kalau sudah bertahun-tahun berjalan, tetapi perkembangannya masih lambat, tentu harus ada evaluasi," kata Abdullah.

Ia menegaskan, keberadaan BUMD tidak cukup hanya diukur dari jumlah perusahaan atau besarnya penyertaan modal pemerintah. Lebih dari itu, perusahaan daerah harus mampu memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Abdullah berharap pengelolaan BUMD yang lebih profesional dapat menjadi salah satu solusi untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan infrastruktur di Riau.

"Rakyat sekarang membutuhkan solusi yang nyata. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperoleh pelayanan serta infrastruktur yang lebih baik. Karena itu, BUMD harus diberi perhatian serius," tegas Abdullah.