PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah menyiapkan penerapan sistem digital untuk mengukur kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Sistem tersebut akan dijalankan melalui aplikasi SIGMA. Melalui digitalisasi ini, Pemprov Riau ingin memastikan pemberian TPP tidak hanya didasarkan pada kehadiran, tetapi juga mempertimbangkan hasil kerja yang dapat diukur dan dibuktikan.
Persiapan penerapan SIGMA dibahas dalam Rapat Persiapan Pemanfaatan Aplikasi SIGMA sekaligus Pembahasan Distribusi atau Penataan Tenaga Akuntansi di lingkungan Pemprov Riau, Senin (5/10/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan digitalisasi penilaian kinerja menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem pengukuran kinerja ASN yang lebih objektif dan transparan.
Menurutnya, setiap ASN harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi sekaligus menunjukkan kinerja yang dapat dinilai secara terukur.
"Rapat hari ini kita membahas tentang bagaimana setiap ASN itu bisa mengembangkan potensinya, kemudian bisa memaksimalkan kinerjanya. Karena kita sudah sepakat, sebagaimana arahan Pak Gubernur untuk dapat mengukur kualitas ASN melalui manajemen talenta," ujar Syahrial.
Ia menjelaskan, penerapan sistem tersebut membutuhkan instrumen pengukuran yang jelas. Dengan demikian, capaian setiap ASN dapat dinilai berdasarkan hasil kerja, sekaligus menjadi dasar pemerintah dalam memberikan penghargaan maupun kepercayaan.
Proses pengukuran kinerja, kata Syahrial, akan dimulai dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Setiap OPD nantinya perlu memetakan beban kerja sebelum membaginya kepada pejabat struktural maupun fungsional.
"Kalau dulu kita lebih gampang karena semuanya struktural, hari ini struktural dipersempit, fungsional yang diperbesar. Dan fungsional, sebagian ASN kita, mungkin menganggap sesuatu yang secara pertanggungjawaban itu tidak mutlak bagi dia," jelasnya.
Atas kondisi tersebut, Pemprov Riau mulai merumuskan indikator keberhasilan untuk pekerjaan fungsional. Setiap pekerjaan nantinya harus memiliki ukuran kinerja yang jelas dan dapat dihitung melalui sistem digital.
"Hari ini kita mulai mengukur pekerjaan fungsional itu indikator keberhasilannya apa, kinerjanya dihitung seperti apa. Sekarang kita mau membuat itu dengan digitalisasi. Karena kalau manual bisa dimanipulasi dan segala macam bentuk kecurangan," tegas Syahrial.
Ia menambahkan, penggunaan SIGMA akan membuat aktivitas dan hasil kerja ASN lebih mudah dipantau karena seluruh data tercatat dalam sistem.
"Kalau dia merasa dia hadir, ya absennya melalui biometrik. Kalau dia merasa dia bekerja, ya dia upload hasil kerjanya. Dan itu yang akan dibobot, jadi setiap kinerja itu dihargai, diakui dan kemudian diberikan haknya," katanya.
Dengan mekanisme tersebut, pembayaran TPP nantinya tidak semata-mata melihat tingkat kehadiran ASN. Hasil pekerjaan yang dapat dibuktikan dan dinilai melalui sistem juga akan menjadi bagian dari perhitungan.
Sebagai langkah awal implementasi, Pemprov Riau akan meminta setiap OPD menyampaikan surat kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menunjuk Ketua Tim yang bertanggung jawab menangani penerapan sistem tersebut.
BKD selanjutnya akan melakukan pembaruan aplikasi sekaligus menata mekanisme pengawasan. Pemprov Riau juga membuka opsi melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) apabila diperlukan agar penerapan sistem baru tersebut memiliki dasar hukum yang sesuai.
Syahrial berharap seluruh perangkat pendukung dapat segera diselesaikan sehingga aplikasi SIGMA bisa mulai digunakan dalam waktu dekat.
"Akan kita siapkan dulu instrumen itu dan kita berharap bisa diimplementasikan paling tidaknya di dua bulan terakhir di tahun ini," pungkasnya.(*)
