PEKANBARU - Pemprov Riau bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk memperluas akses keuangan dan memperkuat fondasi ekonomi masyarakat melalui program inklusi keuangan.

Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Pleno ke-2 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Riau yang digelar di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Rabu (26/11/2025).

Pertemuan tersebut menjadi ajang evaluasi pencapaian program sepanjang 2025 sekaligus penyusunan arah strategis TPAKD untuk tahun 2026. Pemerintah Provinsi Riau menekankan bahwa inklusi keuangan tidak hanya menjadi program pendukung, tetapi bagian penting dari prioritas pembangunan daerah.

Asisten II Setdaprov Riau, Helmi D, menyampaikan bahwa ekonomi kerakyatan, transformasi digital, hingga pemberdayaan UMKM menjadi fokus utama dalam RPJMD. Untuk itu, akses keuangan harus dirancang semakin luas, aman, dan memberikan dampak konkret.

“Kami menempatkan ekonomi kerakyatan, transformasi digital, dan pemberdayaan UMKM sebagai prioritas utama. Akses keuangan yang luas, aman, dan terjaga adalah penggerak paling penting untuk mencapai hal tersebut,” ujar Helmi.

Ia menegaskan bahwa UMKM tidak dapat berkembang tanpa dukungan layanan keuangan yang memadai. Karena itu, setiap program TPAKD harus terhubung dengan agenda penurunan kemiskinan, peningkatan inklusi keuangan, dan penguatan sektor UMKM.

Helmi juga menyoroti pentingnya memastikan seluruh program benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Ia mencontohkan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang harus disertai edukasi dan pendampingan, bukan hanya sekadar memenuhi target administratif.

“Program KEJAR harus disertai dengan edukasi dan pendampingan, sehingga tidak hanya administratif tapi juga berdampak,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pengawasan Lembaga OJK Riau, Elvira Azwan, menekankan bahwa rapat pleno merupakan momentum penting untuk menilai efektivitas program sepanjang 2025 dan memperbaikinya untuk tahun mendatang. Ia menyebut masih adanya ketimpangan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat Riau.

“Inklusi keuangan bukan hanya seberapa banyak masyarakat memiliki rekening atau akses digital, tetapi bagaimana akses tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya dikutip dari MCRiau.

Elvira juga menambahkan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus dipastikan tepat sasaran agar benar-benar mendorong usaha masyarakat. Melalui rapat pleno ini, Pemprov Riau dan OJK memastikan setiap program memiliki target, jadwal, dan penanggung jawab yang jelas.

Hasil evaluasi dan penyusunan langkah strategis ini diharapkan memperkuat ekosistem keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong perekonomian Riau yang lebih inklusif dan berkelanjutan.