PEKANBARU – Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, menggelar rapat dengan pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada Senin (15/9/2025). 

Rapat tersebut membahas evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, yang dinilai masih rendah.

Menurut Gubri, realisasi keuangan saat ini baru mencapai 49 persen dari total anggaran Rp9,5 triliun, sementara realisasi fisik berada di angka 52 persen. 

"Seperti biasa kita lakukan rapat dalam rangka pengendalian belanja serta proyeksi pendapatan, sehingga antara pendapatan dan belanja bisa sejalan," kata Gubri Abdul Wahid.

Untuk mengatasi rendahnya serapan anggaran, Gubri menginstruksikan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan coaching clinic yang akan dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan timnya. 

"Masih rendah. Dan kita akan mengambil langkah dengan masing-masing dinas bisa melakukan coaching clinic yang nanti dipimpin oleh Sekda dan tim. Agar realisasi dan pendapatannya betul-betul terlaksana dengan baik," ujarnya.

Salah satu penyebab utama rendahnya realisasi anggaran adalah adanya tunda bayar dari tahun sebelumnya. Gubri berharap hal ini tidak terulang di tahun 2026. 

"Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa kita tertekan secara finansial dan fiskal kita tertekan karena ada beban tahun lalu, tunda bayar yang harus kita selesaikan. Jadi pilihan kita ada dua, membayar hutang atau melaksanakan program yang telah direncanakan," ungkapnya.

Gubri menegaskan bahwa tunda bayar menjadi perhatian serius karena menyangkut kewajiban kepada rekanan. 

"Kenapa saya lebih memilih membayar hutang, agar rekanan pemerintah tidak terbebani. Karena yang saya tahu, rekanan bahkan ada yang meminjam bank, dan hutang sana sini, jadi memang harus kita perhatikan," pungkasnya.