PEKANBARU — Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyiapkan dukungan anggaran untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak dan terjangkau. Bantuan tersebut rencananya diberikan dalam bentuk subsidi uang muka atau down payment (DP) hingga subsidi bunga kredit perumahan.
Walikota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari dukungan Pemko terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah yang digagas pemerintah pusat.
"Upaya ini merupakan bentuk dukungan kami terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah yang digagas pemerintah pusat," kata Agung usai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DPD Real Estate Indonesia (REI) Riau dan Bank Sumut di Hotel Premiere, Rabu (23/9/2026).
Menurut Agung, Pemko Pekanbaru telah menyiapkan anggaran untuk mendukung masyarakat yang ingin memiliki rumah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut mencakup subsidi DP maupun subsidi bunga kredit rumah.
Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat, baik saat membeli rumah maupun ketika harus membayar cicilan setiap bulan.
"Kami harapkan subsidi tersebut dapat meringankan beban warga dalam membeli rumah sekaligus membayar cicilan setiap bulan," ujarnya.
Tak hanya melalui subsidi DP, Pemko Pekanbaru juga membuka peluang kerja sama dengan perbankan untuk menerapkan skema subsidi bunga kredit.
Melalui skema tersebut, pemerintah dapat menanggung sebagian margin atau bunga kredit yang menjadi kewajiban masyarakat. Dengan demikian, cicilan rumah yang harus dibayarkan warga setiap bulan diharapkan menjadi lebih ringan.
"Artinya, kami ingin warga bisa membeli rumah murah dan tidak memberatkan dalam membayar kredit setiap bulannya. Kalau nanti bekerja sama dengan bank, mungkin margin dari bank itu pemerintah yang akan membayarkannya," jelas Agung.
Namun, program kepemilikan rumah tersebut tidak hanya berfokus pada pembiayaan. Pemko Pekanbaru juga akan memperhatikan ketersediaan infrastruktur di kawasan perumahan.
Agung menegaskan, pembangunan rumah harus dibarengi dengan dukungan infrastruktur yang memadai agar masyarakat tidak hanya mendapatkan hunian, tetapi juga lingkungan tempat tinggal yang layak.
"Saya menargetkan program tersebut dapat menjadi bagian dari upaya pemko dalam memastikan tidak ada lagi warga yang belum memiliki rumah," sebutnya.
Saat ini, Pemko Pekanbaru masih melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah. Pendataan tersebut akan melibatkan camat dan lurah di seluruh wilayah Kota Pekanbaru.
Agung menyebut pendataan telah dilakukan sejak tahun sebelumnya. Hasil pendataan nantinya menjadi dasar untuk menentukan jumlah rumah yang menjadi sasaran program di Pekanbaru.
"Dari tahun kemarin sedang kita data semuanya. Memang program tiga juta rumah itu untuk seluruh Indonesia. Jadi, tidak mungkin tiga juta rumah dibangun di Pekanbaru karena penduduk Pekanbaru sekitar 1,2 juta jiwa," ungkapnya dikutip dari Pekanbaru.go.id.
Karena itu, jumlah penerima maupun rumah yang akan menjadi sasaran program akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil pendataan di lapangan.
Pemko Pekanbaru berharap program tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus membantu mengurangi jumlah warga yang belum memiliki rumah.
