PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mulai menjalankan program inspeksi dan perbaikan instalasi listrik bagi masyarakat kurang mampu sebagai upaya menekan angka kebakaran yang belakangan meningkat.
Program yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-242 Kota Pekanbaru itu diawali dengan pemeriksaan di kawasan padat penduduk Jalan Kopi, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Jumat (29/5/2026).
Dipimpin Pelaksana Harian (Plh) Asisten II Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, bersama sejumlah instansi terkait, inspeksi tahap awal menyasar 100 rumah dan bangunan yang berada di kawasan permukiman padat penduduk.
Program yang digagas Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho tersebut lahir dari keprihatinan atas meningkatnya kasus kebakaran rumah di Kota Bertuah dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, sebagian besar kebakaran dipicu oleh masalah instalasi listrik.
"Kita tindaklanjuti perintah bapak wali kota, karena belakangan meningkatnya kebakaran di Pekanbaru. Sekitar 85 persen diakibatkan oleh sambungan listrik," kata Zulhelmi Arifin.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Pemko Pekanbaru menggandeng PLN dan Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) melakukan inspeksi instalasi listrik secara gratis di kawasan-kawasan yang dinilai rawan kebakaran.
Pria yang akrab disapa Ami itu menjelaskan, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh mulai dari jaringan listrik PLN, meteran listrik, hingga instalasi yang berada di dalam rumah warga. Tim juga memeriksa kondisi kabel, stopkontak, serta sambungan listrik yang berpotensi menimbulkan korsleting.
Menurutnya, salah satu penyebab kebakaran yang kerap ditemukan adalah penggunaan stopkontak bertumpuk dan sambungan kabel yang tidak sesuai standar keamanan.
Dari hasil inspeksi tersebut, petugas akan menentukan komponen mana yang masih layak digunakan dan mana yang harus segera diganti demi keselamatan penghuni rumah.
"Baik inspeksi, ganti kabel, ganti MCB, dan yang lain-lain akan dibiayai penuh Pemko. Untuk masyarakat mampu, material biaya nya dari mereka dan inspeksi gratis dari kita," jelas Ami.
Tidak hanya itu, instalasi listrik yang sudah berusia tua maupun kabel yang mengalami kerusakan akibat faktor usia dan gangguan hewan juga menjadi fokus perhatian dalam program ini.
Bagi masyarakat kurang mampu yang tinggal di rumah petak sewaan, biaya penggantian material instalasi listrik nantinya menjadi tanggung jawab pemilik bangunan.
"Kita memberi perlindungan dan menjamin masyarakat, dengan upaya antisipasi ini," pungkasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho telah menginstruksikan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bergerak cepat mengurangi risiko kebakaran di tengah masyarakat. Program tersebut melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Sosial, PLN, serta AKLI.
"Wali kota meminta kawasan padat penduduk, terutama permukiman masyarakat miskin yang rumahnya berhimpitan dan sulit dijangkau mobil pemadam kebakaran, menjadi prioritas penanganan," kata Zulhelmi Arifin, Senin (25/5/2026).
Pemko Pekanbaru menargetkan program ini tidak hanya berhenti pada 100 rumah yang menjadi sasaran awal. Ke depan, cakupan program akan diperluas hingga menjangkau ribuan rumah warga di berbagai wilayah Kota Pekanbaru yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran.
"Nanti, program tersebut akan kami diperluas. Wali Kota Pekanbaru telah menginstruksikan penganggaran program hingga menjangkau sekitar 2.000 rumah warga," pungkasnya.
Melalui program ini, pemerintah berharap potensi kebakaran akibat korsleting listrik dapat ditekan secara signifikan sekaligus meningkatkan keselamatan masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan permukiman padat penduduk.
