PEKANBARU - Pemko Pekanbaru mengambil langkah tegas dengan mewajibkan para pegawai negeri sipil (ASN) untuk membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Sekdako Pekanbaru, Indra Pomi Nasution menegaskan, kewajiban membayar pajak tersebut adalah bagian dari tanggungjawab ASN dalam membiayai pembangunan kota.

"Dalam membiayai pembangunan, beban pemerintah tidaklah ringan. Kami menjalankan program-program sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBD," ujar Indra Pomi Nasution dilansir pgi, Minggu (31/3/2024).

Pemko berharap sektor pajak dapat menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, penggalian pendapatan dari sektor pajak, termasuk PBB-P2, akan terus dioptimalkan.

Untuk memastikan kepatuhan dalam pembayaran pajak, ASN diingatkan untuk menjadi panutan di lingkungan masing-masing. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk mengawasi seluruh ASN.

"Para kepala OPD harus memastikan membayar PBB-P2 yang menjadi kewajiban ASN. ASN yang tak patuh akan dilaporkan kepada inspektur daerah," tegas Indra Pomi.

Data dari Bapenda Kota Pekanbaru menunjukkan, pendapatan dari PBB-P2 mengalami kenaikan signifikan.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan mengungkapkan, pendapatan dari PBB-P2 pada Oktober 2023 mencapai Rp145 miliar, naik sebesar Rp16 miliar atau tumbuh 12 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"PBB-P2 merupakan salah satu objek pajak primadona bagi Bapenda, bersama dengan pajak penerangan jalan, bea perolehan hak atas tanah, dan pajak restoran. Keempat objek pajak ini berhasil mencatatkan pendapatan di atas Rp100 miliar setiap tahun," jelas Alek Kurniawan.

Kebijakan ini menegaskan komitmen Pemko Pekanbaru dalam mengoptimalkan penerimaan pajak untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kota Pekanbaru.(*)

BERITA LAINNYA
Jordan Johan dan Amato Rudolph Harumkan Nama Toyota di Seri Penutup ISSOM 2024 KPK Pastikan Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa Terjaring OTT Vote Counting Completed, AMAn Wins 2024 Pekanbaru Mayor Election in 14 Districts Besok Pengamanan Sidang Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kota Diperketat: Satpol PP Turunkan 90 Personel 2.903 Pelamar PPPK Pemko Pekanbaru Ujian CAT 11 Desember		Pemuda Tri Karya Desak Kejari Inhil Umumkan Tersangka Kasus Korupsi Baznas KPU Inhil Mulai Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pilkada Serentak 2024 Pejabat di Pekanbaru Terjaring OTT KPK, Ini Kata Nurul Ghufron APBD Riau 2025 Senilai Rp 9,2 T Disahkan, Draf Diserahkan ke Kemendagri Besok Inflasi November 2024 di Riau Terkendali, Pj Gubri Optimis Stabilitas Ekonomi Terjaga