PEKANBARU - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang pejabat hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) menggelar buka puasa bersama selama Ramadan. Larangan itu juga ditujukan kepada kepala daerah untuk menindaklanjutinya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pekanbaru, Indra Pomi Nasution mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) akan mengikuti arahan tersebut. Para pejabat dan ASN diminta agar tidak buka bersama (Bukber) di selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

"Ya pasti kita ikut arahan dari presiden," ujar Indra, (23/3/2023).

Dikatakannya, ada tiga poin yang disampaikan oleh presiden tertuang dalam pada surat Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 yakni di antaranya tetap melaksanakan protokol kesehatan berhubung penanganan Covid-19. Saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.

"Karena Covid 19 juga saat ini kita masih diminta untuk berhati-hati, salah satunya dengan tidak melakukan buka puasa bersama. Jadi kalau kita ya ikut arahan dari presiden (tidak menggelar buka puasa bersama," katanya.

Ia mengaku sudah mengirimkan arahan ini kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru untuk selanjutnya akan dibuat surat tindak lanjutnya.

Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru pada intinya tetap mengikuti arahan dari pemerintah pusat terutama dalam hal ini presiden.

"Kalau kita di Pemko Pekanbaru intinya akan tetap mengikuti arahan dari pusat dalam hal ini dari presiden," ucapnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama kepada para pejabat dan pegawai pemerintah selama Ramadan 1444 Hijriah. Jokowi meminta agar buka puasa bersama ditiadakan.

Arahan itu tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023.

Surat itu ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan kepala badan/lembaga.

Penulis: Rahmat Hidayat
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Terjaring OTT KPK, Segini Harta Kekayaan Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa Pemuda Tri Karya Desak Kejari Inhil Umumkan Tersangka Kasus Korupsi Baznas KPU Inhil Mulai Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pilkada Serentak 2024 Pejabat di Pekanbaru Terjaring OTT KPK, Ini Kata Nurul Ghufron APBD Riau 2025 Senilai Rp 9,2 T Disahkan, Draf Diserahkan ke Kemendagri Besok		Jordan Johan dan Amato Rudolph Harumkan Nama Toyota di Seri Penutup ISSOM 2024 KPK Pastikan Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa Terjaring OTT Vote Counting Completed, AMAn Wins 2024 Pekanbaru Mayor Election in 14 Districts Besok Pengamanan Sidang Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kota Diperketat: Satpol PP Turunkan 90 Personel 2.903 Pelamar PPPK Pemko Pekanbaru Ujian CAT 11 Desember