PEKANBARU – Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) berpotensi menimbulkan efek domino terhadap perekonomian Kabupaten Pelalawan, terutama Pangkalan Kerinci.
Pemerintah dituntut tidak hanya menyelesaikan persoalan pelanggaran kawasan hutan, tetapi juga memastikan keberlanjutan industri, kepastian pekerjaan, dan nasib puluhan ribu masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada aktivitas perusahaan.
Ekonom Senior Universitas Riau (Unri), Dr Dahlan Tampubolon SE MSi memperingatkan, industri pulp dan kertas telah membentuk ekosistem ekonomi yang luas di Pangkalan Kerinci selama puluhan tahun.
Dampaknya tidak terbatas pada pekerja perusahaan. Angkutan kayu, kontraktor, bengkel, katering, perdagangan hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ikut bergantung pada perputaran ekonomi industri tersebut.
Karena itu, pencabutan izin RAPP harus diikuti kebijakan transisi yang terukur agar penegakan hukum kehutanan tidak justru memindahkan beban persoalan kepada pekerja dan masyarakat.
"Saya mendukung penegakan hukum kehutanan. Tetapi bagi Riau, ini bukan hanya soal hutan. Ini guncangan bagi salah satu simpul ekonomi regional," ujar Dahlan, Sabtu (21/11/2026).
"Industri pulp yang menjadi jangkar Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dan rantai pasok di sekitarnya. Ketegasan hukum perlu ditemani hitungan yang cermat," sambungnya.
Kekhawatiran terbesar muncul dari potensi terganggunya pasokan bahan baku industri pulp di Pangkalan Kerinci.
Pemerintah mencabut PBPH RAPP melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Keputusan tersebut mencakup kawasan seluas 338.536 hektare.
Seluruh kegiatan di dalam areal perizinan dihentikan dan penguasaan kawasan kembali berada di tangan negara. Kewajiban pemulihan lingkungan tetap melekat pada perusahaan.
Dahlan mengingatkan, kebijakan tersebut perlu memperhitungkan hubungan antara kawasan hutan tanaman dengan kebutuhan bahan baku pabrik.
Berdasarkan data kompleks industri terpadu APRIL di Pangkalan Kerinci, kebutuhan serat kayu sepanjang 2025 mencapai lebih dari 15,5 juta ton untuk menghasilkan sekitar 4,05 juta ton pulp.
Pasokan bahan baku itu berasal dari empat sumber, yakni mitra pemasok jangka panjang sebesar 50 persen, hutan tanaman milik APRIL 32 persen, pasar terbuka 16 persen, dan sisanya dari hutan rakyat.
Dalam simulasi Dahlan, apabila sekitar 5 juta ton pasokan dari hutan tanaman sendiri seluruhnya berasal dari kawasan yang izinnya dicabut, potensi produksi pulp yang terganggu bisa mencapai 1,3 juta ton per tahun.
Angka tersebut setara sekitar 32 persen dari total produksi.
Namun, Dahlan menegaskan, perhitungan itu masih berupa skenario, bukan angka kehilangan bahan baku yang sudah dikonfirmasi perusahaan.
Sebab, belum ada rincian terbuka mengenai proporsi pasokan kayu yang benar-benar berasal dari areal PBPH RAPP yang dicabut.
Persoalan lainnya adalah keterbatasan alternatif pasokan.
Hutan tanaman membutuhkan waktu untuk menghasilkan kayu siap panen. Dengan riap rata-rata tanaman APRIL di Sumatera sebesar 23,1 ton per hektare per tahun, diperlukan sekitar 215.000 hektare kebun produktif baru untuk menghasilkan pasokan setara.
Sementara itu, pembelian dari pasar terbuka juga tidak bisa langsung menjadi solusi tanpa konsekuensi biaya.
Saat ini, pasokan dari pasar terbuka diperkirakan hanya sekitar 2,5 juta ton. Menggantikan seluruh kekurangan bahan baku melalui jalur tersebut berarti meningkatkan pembelian secara signifikan.
"Menutup seluruh kekurangan berarti menggandakan pembelian pasar terbuka. Itu tentu berpotensi mendorong kenaikan biaya kayu dan logistik," paparnya.
Dahlan menegaskan, pencabutan PBPH tidak otomatis membuat pabrik berhenti beroperasi. Namun, jika kepastian bahan baku tidak segera diselesaikan, perlambatan produksi berpotensi memengaruhi rantai bisnis perusahaan dan aktivitas ekonomi di sekitarnya.
Dampak yang lebih luas justru berpotensi dirasakan masyarakat Pangkalan Kerinci.
Dahlan memperkirakan sekitar 20 persen penduduk Pangkalan Kerinci memiliki keterkaitan dengan operasional perusahaan.
Jika menggunakan asumsi jumlah penduduk sekitar 250.000 jiwa, terdapat kurang lebih 50.000 orang yang berpotensi terkait dengan aktivitas industri tersebut.
Angka ini merupakan estimasi keterkaitan ekonomi, bukan jumlah pekerja langsung RAPP.
Menurut Dahlan, keberadaan industri pulp selama sekitar 30 tahun telah mendorong pertumbuhan berbagai sektor pendukung, termasuk infrastruktur, pendidikan, perdagangan, transportasi dan UMKM.
Ketika aktivitas industri melemah, efek ekonomi yang sebelumnya mendorong pertumbuhan daerah bisa berbalik menjadi tekanan.
"Selama 30 tahun Kerinci menikmati efek sebaran, mulai dari jalan, sekolah, dan UMKM tumbuh. Jika pabrik melambat, yang terjadi adalah efek balik, pekerja terampil pindah, UMKM tutup, dan penerimaan daerah turun secara kumulatif," ungkapnya.
Dari sisi ketenagakerjaan, Dahlan merujuk laporan APRIL yang mencatat 16.981 karyawan pada Desember 2024, termasuk pekerja mitra pemasok.
Sementara itu, pernyataan terbaru RAPP bersama Grup APRIL menyebut jumlah tenaga kerja lebih dari 41.000 orang.
Dahlan mengingatkan, angka 41.000 tersebut merupakan cakupan pekerja tingkat grup, bukan jumlah karyawan RAPP secara khusus ataupun tenaga kerja di Riau.
Meski demikian, besarnya keterkaitan tenaga kerja menunjukkan bahwa dampak kebijakan terhadap industri perlu dihitung secara menyeluruh, termasuk terhadap kontraktor lokal dan perusahaan pendukung.
Di tengah ketidakpastian tersebut, pemerintah melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) pada 21 November 2026 menegaskan pencabutan izin tidak akan menghentikan operasional perusahaan dan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK).
Operasional perusahaan disebut akan dilanjutkan melalui skema kerja sama BUMN dan BUMD.
Namun, bagi Dahlan, pernyataan tersebut belum cukup untuk memberikan kepastian kepada pekerja dan pelaku usaha pendukung.
Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka siapa BUMN yang akan terlibat, bagaimana mekanisme bisnisnya, serta bagaimana keberlanjutan kontrak pemasok dan kontraktor lokal.
"Pertanyaannya, BUMN mana, dengan skema bisnis apa, dan bagaimana nasib kontrak mitra dan kontraktor lokal? Tanpa jawaban tertulis, janji itu masih berupa janji politik, bukan rencana operasional," tegasnya.
Menurutnya, ketidakjelasan mekanisme transisi berisiko menciptakan kekosongan operasional. Kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas produksi sekaligus menekan pendapatan masyarakat yang selama ini bergantung pada industri.
Selain dampak ekonomi, Dahlan juga meminta pemerintah membuka secara terperinci dasar pencabutan PBPH RAPP.
Satgas PKH sebelumnya melaporkan sejumlah persoalan di kawasan tersebut, antara lain kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.
Persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berkaitan dengan habitat gajah Sumatera juga menjadi perhatian.
Total luas pelanggaran yang disebutkan mencapai 19.115,74 hektare atau sekitar 5,6 persen dari keseluruhan areal PBPH yang dicabut.
Menurut Dahlan, pemerintah perlu mempublikasikan peta pelanggaran berdasarkan masing-masing blok konsesi agar publik mengetahui secara jelas lokasi, bentuk pelanggaran, dan dasar pengambilan keputusan.
Keterbukaan tersebut juga penting untuk memastikan kebijakan pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat.
"Ini bukan soal berbaik hati kepada perusahaan, tetapi soal membentengi keputusan di pengadilan. Peta pelanggaran per blok perlu dibuka," jelasnya.
Untuk mencegah persoalan kehutanan berkembang menjadi krisis ekonomi lokal, Dahlan mengusulkan empat langkah yang perlu segera dilakukan pemerintah.
Pertama, pemerintah harus memberikan kepastian hukum terhadap tegakan akasia dan eukaliptus yang sudah tertanam di kawasan konsesi. Status tanaman, kewenangan pemanenan, hingga mekanisme penyaluran kayu harus dijelaskan.
Kedua, Pemprov Riau dan Pemkab Pelalawan perlu memetakan kontraktor serta usaha lokal yang berpotensi terdampak.
Pemerintah juga dapat menyiapkan program padat karya melalui restorasi gambut dan pemadaman kebakaran berbasis desa dengan melibatkan kontraktor lokal.
Ketiga, Satgas PKH harus membuka peta pelanggaran per blok sekaligus menyampaikan rencana pengelolaan terhadap seluruh 338.536 hektare kawasan pascapencabutan izin.
Kawasan tersebut perlu memiliki arah pengelolaan yang jelas, baik untuk restorasi gambut, perhutanan sosial maupun pemanfaatan lain yang sesuai ketentuan.
Keempat, pemerintah harus mengumumkan secara tertulis skema kerja sama BUMN dan BUMD, termasuk mekanisme bisnis, keberlanjutan operasional, kepastian tenaga kerja, serta pembagian manfaat ekonomi bagi daerah.
Dahlan menegaskan, pencabutan izin bukan akhir dari tanggung jawab pemerintah. Keberhasilan kebijakan harus diukur dari kemampuan negara memulihkan lingkungan sekaligus mencegah kerugian ekonomi masyarakat.
"Konsesi bukan hak milik. Ia izin bersyarat atas aset negara. Tetapi ketegasan tanpa rencana pascapencabutan hanya memindahkan kerugian dari hutan ke pekerja dan dapur warga Pangkalan Kerinci," tutupnya.