PEKANBARU – Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (Unri) 2026, Muhammad Azhari, meminta pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi masyarakat dalam kebijakan penertiban kawasan hutan, termasuk pencabutan izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).
Menurut Azhari, kebijakan pencabutan izin perusahaan dengan luasan 338.536 hektare tersebut tidak seharusnya hanya dilihat dari aspek penertiban kawasan hutan. Pemerintah juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan ekonomi pada aktivitas perusahaan.
Ia menilai, keputusan tersebut harus dilakukan secara objektif dan proporsional dengan memperhatikan kepentingan berbagai pihak, mulai dari pekerja, keluarga, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mitra usaha, hingga masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
"Di balik sebuah perusahaan industri berskala besar, terdapat ribuan pekerja, keluarga, pelaku UMKM, mitra usaha, dan masyarakat yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan keberlangsungan aktivitas perusahaan," ujarnya.
Azhari mengungkapkan, dirinya memiliki pengalaman berinteraksi dan menjalin komunikasi dengan jajaran PT RAPP. Dalam interaksi tersebut, ia melihat perusahaan turut membuka ruang kolaborasi, memberikan dukungan terhadap kegiatan kemahasiswaan, serta membangun hubungan dengan berbagai elemen masyarakat, khususnya generasi muda di Riau.
Atas dasar itu, ia berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek pencabutan izin, tetapi juga memastikan kebijakan yang diambil tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan dampak sosial ekonomi yang lebih luas.
Menurutnya, investasi tidak semata-mata berkaitan dengan angka pertumbuhan ekonomi atau laporan perusahaan. Di dalamnya terdapat kehidupan para pekerja, keluarga yang bergantung pada penghasilan, usaha masyarakat yang tumbuh, hingga keberlangsungan ekonomi daerah.
"Jangan sampai kita hanya sibuk memperdebatkan pencabutan izin, tetapi lupa memikirkan nasib orang-orang yang kehidupannya terhubung dengan keberlangsungan industri tersebut," katanya.
Ia pun mendorong pemerintah membuka ruang dialog dan evaluasi secara konstruktif dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil dapat mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekaligus memperhatikan aspek lingkungan dan kepastian hukum.
Azhari berpandangan, keberlanjutan investasi, perlindungan tenaga kerja, dan kelestarian lingkungan bukanlah tiga kepentingan yang harus dipertentangkan. Sebaliknya, pemerintah perlu mencari jalan agar ketiganya dapat berjalan beriringan.
Menurutnya, Riau membutuhkan investasi yang bertanggung jawab, pemerintah yang adil dalam mengambil kebijakan, serta keberpihakan nyata terhadap masyarakat.
Di tengah ketidakpastian yang dihadapi industri tersebut, Azhari juga menyampaikan salam hormat kepada seluruh pekerja, mitra usaha, dan keluarga besar industri yang terdampak oleh kebijakan pencabutan izin tersebut.