PEKANBARU - Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (Unri) 2026, Muhammad Azhari, meminta pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi masyarakat dalam kebijakan penertiban kawasan hutan, termasuk pencabutan izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).
Menurut Azhari, kebijakan terhadap perusahaan dengan luasan izin mencapai 338.536 hektare tersebut perlu dilakukan secara objektif dan proporsional. Pemerintah dinilai perlu memperhitungkan berbagai aspek, terutama dampaknya terhadap masyarakat yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan aktivitas perusahaan.
Ia menilai persoalan pencabutan izin tidak cukup dilihat dari perspektif penertiban kawasan hutan. Ada aspek sosial yang juga perlu menjadi perhatian, mulai dari keberlangsungan pekerjaan ribuan tenaga kerja hingga aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mitra usaha, serta keluarga yang menggantungkan penghasilan dari kegiatan industri tersebut.
"Di balik sebuah perusahaan industri berskala besar, terdapat ribuan pekerja, keluarga, pelaku UMKM, mitra usaha, dan masyarakat yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan keberlangsungan aktivitas perusahaan," ujarnya.
Azhari mengungkapkan, pandangannya juga didasari pengalaman berinteraksi dan menjalin komunikasi dengan jajaran PT RAPP.
Dalam interaksi tersebut, ia melihat perusahaan turut membuka ruang kolaborasi, memberikan dukungan terhadap kegiatan kemahasiswaan, serta membangun hubungan dengan berbagai elemen masyarakat, terutama kalangan generasi muda di Riau.
Atas dasar itu, ia berharap pemerintah memastikan kebijakan pencabutan izin tidak memunculkan ketidakpastian hukum maupun dampak sosial ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Azhari mengingatkan bahwa investasi tidak semata-mata berkaitan dengan angka pertumbuhan ekonomi. Di dalamnya terdapat kehidupan pekerja, keluarga yang bergantung pada penghasilan, serta usaha masyarakat yang berkembang melalui aktivitas industri.
"Jangan sampai kita hanya sibuk memperdebatkan pencabutan izin, tetapi lupa memikirkan nasib orang-orang yang kehidupannya terhubung dengan keberlangsungan industri tersebut," katanya.
Ia mendorong pemerintah membuka ruang dialog dan evaluasi secara konstruktif dengan melibatkan berbagai pihak. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil dapat mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekaligus memperhatikan aspek hukum dan lingkungan.
Menurut Azhari, keberlanjutan investasi, perlindungan tenaga kerja, dan kelestarian lingkungan seharusnya tidak ditempatkan sebagai kepentingan yang saling bertentangan. Ketiganya perlu dicarikan solusi agar dapat berjalan beriringan.
Ia menegaskan, Riau membutuhkan investasi yang bertanggung jawab, kebijakan pemerintah yang adil, serta keberpihakan nyata terhadap kepentingan masyarakat.
Di akhir pernyataannya, Azhari menyampaikan salam hormat kepada seluruh pekerja, mitra usaha, dan keluarga besar industri yang saat ini menghadapi ketidakpastian akibat kebijakan tersebut.