PEKANBARU – Ratusan orang berpakaian serba hitam memadati kawasan gerbang Kantor Pertamina Hulu Rokan (PHR), Selasa (10/11/2026). Dengan mengibarkan bendera hitam dan membentangkan spanduk tuntutan, massa menyuarakan aspirasi dalam aksi bertajuk Riau Menggugat yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Pantauan di lapangan, suasana aksi terlihat ramai. Sejumlah peserta berkumpul di depan gerbang kantor, sementara pengeras suara disiapkan di tepi jalan. Seorang orator tampak menyampaikan seruan dari atas mobil pikap yang dijadikan panggung terbuka.
Peserta aksi juga terlihat mengabadikan jalannya demonstrasi menggunakan telepon genggam. Sementara itu, sejumlah personel kepolisian berada di sekitar lokasi untuk memantau situasi.
Menariknya, aksi Riau Menggugat tidak hanya diikuti satu organisasi. Berbagai elemen masyarakat, lembaga adat, organisasi kemasyarakatan, hingga paguyuban lintas etnis turut bergabung menyuarakan tuntutan.
Di antara kelompok yang hadir yakni Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB), Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau, Ikatan Keluarga Minang (IKM), dan SPSI.
Selain itu, tampak pula Ikatan Keluarga Aceh Riau, Ikatan Keluarga Batak Riau, Ikatan Keluarga Sumsel Riau, Ikatan Keluarga Jawa Riau, serta Pemuda Batak Bersatu.
Bersatunya berbagai organisasi dengan latar belakang adat dan etnis berbeda tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembagian hasil kekayaan alam Riau menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat.
Salah satu tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi tersebut adalah meminta pemerintah pusat mengembalikan 70 persen Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) kepada Provinsi Riau.
Ketua Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Datuk Tareli, mengatakan aksi yang berlangsung pada momentum Hari Pahlawan itu merupakan bentuk perjuangan masyarakat untuk mendapatkan hak daerah atas kekayaan sumber daya alam yang dihasilkan Riau.
Ia menilai persentase DBH migas yang diterima Riau saat ini belum sebanding dengan kontribusi daerah terhadap produksi minyak nasional.
"Kita menutut 70 persen DBH Migas untuk Riau, Aceh saja bisa 70 persen, papua dari emas nya dapat 80 persen, masak kita hanya dapat 15 persen, itu pun dibagi lagi ke daerah penghasil, hanya dapat 5 persen, yang tidak daerah penghasil dapat 3 persen, makanya Riau ini hancur, tak bisa membangun karena tak ada uang nya, diambil pusat semuanya," ujar Datuk Tareli.
Menurutnya, Riau memiliki sejarah panjang sebagai salah satu daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia. Ia menyebut produksi minyak Riau pada masa lalu bahkan pernah mencapai 1,2 juta barel per hari.
Namun, besarnya potensi sumber daya alam tersebut dinilai belum memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat daerah.
Datuk Tareli menilai masyarakat Riau seharusnya turut merasakan dampak ekonomi dari kekayaan alam yang dihasilkan wilayahnya, terutama melalui peningkatan pembangunan dan kesejahteraan.
"Hasil bumi kita dikeruk, tapi masyarakat Riau tidak mendapatkan manfaatnya. Masyarakat Riau menderita sementara pemerintah pusat berpesta," tegasnya.
Selain persoalan DBH migas, massa juga menyoroti Participating Interest (PI) sebesar 10 persen yang diterima daerah. Datuk Tareli menyebut pembayaran bagian tersebut dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat.
Atas kondisi tersebut, peserta aksi mendesak agar pembagian hasil migas lebih berpihak kepada daerah penghasil, sehingga Riau memiliki kemampuan fiskal yang lebih besar untuk mempercepat pembangunan.
Bagi massa Riau Menggugat, peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum untuk kembali menyuarakan persoalan yang dinilai menyangkut hak dan masa depan masyarakat daerah.
Mereka menilai perjuangan pada masa sekarang tidak selalu dilakukan dengan mengangkat senjata. Menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat juga menjadi bagian dari upaya membangun daerah.
Aksi yang melibatkan organisasi masyarakat Melayu, paguyuban lintas etnis, dan berbagai elemen lainnya itu menjadi gambaran solidaritas masyarakat dalam menyuarakan tuntutan terkait pembagian hasil kekayaan alam Riau.
