PEKANBARU - Pers memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat di tengah keberagaman suku, budaya dan etnis. Tidak hanya menyampaikan informasi, media juga bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemberitaan yang objektif, berimbang dan edukatif.

Hal tersebut disampaikan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Riau, Dr HM Ramli Walid SE MM, saat bersilaturahmi dengan insan pers mitra FPK Riau di salah satu kafe di Jalan Kasah, Kota Pekanbaru, Selasa (3/11/2026).

Ramli Walid menegaskan, pers memiliki posisi penting dalam memperkuat ketahanan sosial, menjaga persatuan bangsa, serta merawat keharmonisan di tengah masyarakat yang majemuk.

Menurutnya, media massa berperan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, terutama menyangkut kebijakan pemerintah, program pembangunan, hingga berbagai persoalan aktual, termasuk penanganan dampak lingkungan.

"Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang objektif dan mendidik masyarakat. Media juga menjadi bagian dari kontrol sosial untuk mengawal berbagai kebijakan strategis," sebut Ramli Walid.

Ia juga mengingatkan bahwa derasnya arus informasi saat ini menuntut pers semakin bertanggung jawab dalam menyajikan berita. Media diharapkan mampu membantu masyarakat membedakan informasi yang benar dari disinformasi melalui pemberitaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ramli menilai, profesi wartawan memiliki dinamika tersendiri karena dituntut mampu menyerap berbagai realitas di lapangan, mengolah fakta, kemudian menyampaikannya kepada publik sebagai informasi yang bermanfaat.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan bangsa Indonesia. Menurutnya, Provinsi Riau yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang etnis dan budaya membutuhkan komitmen bersama untuk memelihara kerukunan.

"Keberagaman suku dan budaya merupakan kekayaan sekaligus kekuatan bangsa Indonesia yang harus dijaga bersama," katanya.

Ramli menegaskan, kemajemukan tidak seharusnya menjadi pemicu perpecahan. Sebaliknya, keberagaman harus menjadi modal sosial untuk membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.

Dalam konteks tersebut, FPK Provinsi Riau terus menjalankan peran memperkuat pembauran kebangsaan melalui dialog, komunikasi dan musyawarah.

Upaya tersebut juga dilakukan dengan memperkuat kelembagaan FPK hingga tingkat kabupaten/kota, bahkan kecamatan.

"Kehadiran FPK di berbagai tingkatan diharapkan mampu menjadi ruang komunikasi antarkelompok masyarakat sekaligus mencegah potensi gesekan sosial sejak dini," ujarnya.

Ia menambahkan, menjaga keharmonisan di tengah keberagaman bukanlah tanggung jawab satu pihak. Diperlukan kerja sama pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan dan insan pers.

Melalui sinergi lintas sektor, berbagai persoalan sosial yang berpotensi mengganggu persatuan diharapkan dapat diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah.

Ramli berharap, penguatan peran FPK yang didukung pemberitaan pers secara bertanggung jawab dapat semakin memperkokoh persatuan masyarakat di Provinsi Riau.

"Kerukunan dan persatuan harus terus dirawat bersama. Perbedaan suku, budaya dan latar belakang bukan penghalang untuk membangun kebersamaan, tetapi menjadi semangat yang ditekankan dalam upaya memperkuat pembauran kebangsaan di Provinsi Riau," katanya.

Kesbangpol Ajak Seluruh Elemen Perkuat Kolaborasi

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau, Dr H Boby Rachmat SSTP MSi, menekankan pentingnya membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas daerah.

Boby mengatakan, Kesbangpol Riau memiliki bidang khusus yang menangani upaya pencegahan. Bidang tersebut terus berupaya menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai lapisan masyarakat.

"Kesbangpol senantiasa membuka ruang komunikasi yang luas dengan berbagai pihak, termasuk jajaran instansi vertikal serta pemangku kepentingan terkait. Langkah kolaboratif ini difokuskan untuk mengawal dan menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi Riau agar tetap kondusif," sebut Boby.

Ke depan, Kesbangpol Riau berharap koordinasi dan penyampaian informasi terkait upaya pencegahan dapat terus ditingkatkan melalui dukungan aktif berbagai unsur masyarakat.

Menurutnya, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam memelihara stabilitas sosial. Pendekatan melalui silaturahmi dan komunikasi berkesinambungan juga perlu terus dikembangkan.

Indeks Harmoni Riau Masuk 10 Besar Nasional

Upaya menjaga kerukunan masyarakat di Provinsi Riau turut tercermin dalam hasil pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2026.

Riau berhasil memperoleh nilai 7,32 atau masuk kategori sangat baik. Capaian tersebut menempatkan Riau pada peringkat ke-10 dari 38 provinsi di Indonesia.

Nilai tersebut juga melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2026 sebesar 6,6, bahkan telah melewati target akhir RPJMD sebesar 7,0.

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri melalui survei digital, jumlah responden di Riau mencapai 96.673 orang. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025 yang melibatkan 5.349 responden dengan nilai indeks 6,67.

Dari empat dimensi penilaian, harmoni keberagamaan memperoleh nilai tertinggi sebesar 7,57, disusul harmoni budaya 7,35, harmoni sosial 7,30, dan harmoni ekonomi 7,11.

Meski mencatatkan hasil positif, aspek harmoni ekonomi masih menjadi perhatian karena memperoleh nilai paling rendah dibandingkan dimensi lainnya.

Pada tingkat kecamatan, dari 172 wilayah yang diukur, sebanyak 159 kecamatan masuk kategori sangat baik, 12 kecamatan kategori baik, dan satu kecamatan berada dalam kategori moderat.

Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, menjadi satu-satunya wilayah dengan kategori moderat melalui nilai 5,93.

Hasil pengukuran tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat keharmonisan masyarakat secara lebih merata.

Kesbangpol Riau juga telah menyiapkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya penguatan ketahanan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan kewirausahaan, serta peningkatan partisipasi perempuan dan generasi muda dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Selain itu, penguatan kerukunan sosial, budaya dan keberagamaan juga terus didorong melalui kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat.

Hasil pengukuran IHaI 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Riau sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah.

Boby berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus menjaga keharmonisan masyarakat.

"Penguatan harmoni perlu dilakukan secara merata. Tidak hanya menjaga kerukunan antarumat beragama, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan partisipasi seluruh kelompok masyarakat," tutupnya.(*)