PEKANBARU - Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) mendesak pemerintah dan instansi terkait segera membentuk tim terpadu untuk mengatasi persoalan kelangkaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi di Provinsi Riau.
Desakan tersebut disampaikan menyusul terungkapnya kasus penimbunan BBM melalui penggerebekan sejumlah gudang di beberapa lokasi di Riau.
Ketua Umum MKA LAMR Provinsi Riau, Datuk H. Seri Marjohan Yusuf, menilai penanganan persoalan solar bersubsidi harus dilakukan secara cepat dan menyeluruh agar praktik penyimpangan distribusi tidak terus berulang.
“LAMR mendorong segera diambil langkah-langkah reaktif, kesempatan pertama, berkaitan dengan penggerebekan gudang penimbunan BBM di sejumlah tempat,” kata Datuk Seri Marjohan, Ahad (4/10/2026).
Menurutnya, pembentukan tim terpadu menjadi salah satu langkah penting untuk membenahi tata kelola distribusi solar bersubsidi, sekaligus memastikan pasokan benar-benar diterima masyarakat dan pihak yang berhak.
Selain pembenahan distribusi, LAMR juga mendorong pemerintah melakukan kajian terhadap kemungkinan penambahan kuota solar bersubsidi sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Namun, penambahan kuota tersebut harus disertai pengawasan ketat agar tidak membuka celah bagi praktik penyelewengan.
“Yang patut menjadi perhatian adalah pengawasan oleh pihak terkait, bagaimana mata rantai distribusinya, pasokan yang tepat sasaran, transparansi dan pengawasan itu sendiri secara keseluruhan,” ujar Datuk Seri Marjohan.
Ia menegaskan, persoalan kelangkaan solar bersubsidi di Riau bukanlah masalah baru. Kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat maupun perekonomian daerah.
Salah satu dampak yang paling terlihat adalah panjangnya antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Antrean tersebut tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan dan memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan.
“Hal ini tentunya berakibat ekonomi, biaya tinggi, waktu yang terbuang dan ketidakpuasan pelayanan dalam arti yang luas,” ungkap Datuk Seri Marjohan.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak membiarkan persoalan tersebut terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang konkret.
Menurutnya, diperlukan koordinasi lintas instansi untuk menelusuri persoalan dari hulu hingga hilir, mulai dari ketersediaan pasokan, mekanisme distribusi, hingga pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Datuk Seri Marjohan berharap tim terpadu yang dibentuk nantinya mampu menghadirkan solusi yang tidak hanya menyelesaikan persoalan sesaat, tetapi juga mencegah terulangnya kelangkaan solar bersubsidi di Riau.
“Supaya tidak berlarut-larut, perlu memang segera dibentuk Tim Terpadu, guna membenahi permasalahan tersebut secara cepat, tepat dan bermartabat,” ucapnya dikutip dari MCRiau.
