PEKANBARU - Manajemen PSPS Pekanbaru meminta PSSI membatalkan denda Rp20 juta yang dijatuhkan Komite Disiplin (Komdis) PSSI terkait dugaan pelanggaran keamanan dalam pertandingan melawan Persiku Kudus.
Klub berjuluk Askar Bertuah itu menilai sanksi tersebut perlu ditinjau ulang karena bukti yang mereka miliki dinilai tidak sejalan dengan laporan pelanggaran.
Keberatan tersebut tidak hanya menyangkut beban finansial klub, tetapi juga akurasi laporan pertandingan yang menjadi dasar penjatuhan hukuman.
PSPS Pekanbaru menduga terdapat kekeliruan dalam menilai keberadaan seseorang di area terbatas stadion setelah pertandingan berakhir.
Humas dan Media Officer PSPS Pekanbaru, M Teza Taufik membenarkan, manajemen telah mengirimkan surat resmi kepada PSSI untuk meminta pembatalan sanksi tersebut.
“Iya, betul kita kena denda. Namun, kita punya bukti bahwa sanksi ini tidak tepat. Kita sudah bersurat kepada PSSI terkait hal ini,” kata Teza, Senin (26/10/2026).
Sanksi Komdis PSSI tersebut berkaitan dengan pertandingan PSPS Pekanbaru melawan Persiku Kudus pada 26 Oktober 2026.
Dalam laporan panitia pelaksana, tuan rumah dinilai gagal menjaga keamanan setelah seseorang dilaporkan memasuki area Field of Play (FOP) dan ruang ganti tim tamu tanpa mengenakan kartu identitas atau ID card.
Namun, manajemen PSPS memiliki penjelasan berbeda mengenai sosok yang dipersoalkan dalam laporan tersebut.
Berdasarkan penelusuran internal klub terhadap dokumen foto yang dijadikan bukti, individu tersebut diidentifikasi sebagai Direktur Teknik Persiku Kudus, Kahudi Wahyu.
PSPS menyebut foto itu menunjukkan Kahudi berada di lokasi sekitar pukul 18.05 WIB, ketika rangkaian pertandingan telah selesai dan rombongan pemain serta ofisial Persiku Kudus bersiap meninggalkan stadion menuju hotel.
Menurut manajemen PSPS, kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi laporan pelanggaran, terutama terkait kewajiban penggunaan kartu identitas setelah pertandingan berakhir.
“Jadi otomatis ID card sudah tidak dipakai lagi. Terlihat di foto juga pemain dan ofisial Persiku lainnya sudah tidak memakai ID card karena memang pertandingan sudah selesai,” ujarnya.
Persoalan utama yang dipertanyakan PSPS bukan sekadar keberadaan seseorang di area stadion, melainkan apakah kondisi yang terekam dalam foto sudah dinilai secara utuh sebelum sanksi dijatuhkan.
Manajemen klub menegaskan bahwa Kahudi Wahyu telah memiliki dan mengenakan kartu identitas resmi sejak awal rangkaian pertandingan.
Karena itu, PSPS menilai dugaan pelanggaran akibat tidak digunakannya ID card perlu diperiksa berdasarkan waktu pengambilan foto, status kegiatan pertandingan, serta ketentuan akses ke area terbatas yang berlaku.
Meski demikian, penjelasan tersebut masih merupakan versi manajemen PSPS. Kepastian mengenai kronologi kejadian, ketentuan penggunaan ID card setelah pertandingan, dan dasar pertimbangan Komdis PSSI tetap memerlukan pemeriksaan terhadap dokumen resmi serta klarifikasi dari pihak terkait.
Dalam konteks penegakan disiplin sepak bola, ketepatan pencatatan kejadian menjadi aspek penting.
Laporan pertandingan tidak hanya berfungsi sebagai administrasi, tetapi juga dapat menjadi dasar penjatuhan sanksi yang berdampak pada keuangan dan reputasi klub.
Karena itu, pemeriksaan ulang diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan disiplin didasarkan pada fakta, bukti, dan ketentuan yang relevan.
Selain meminta pembatalan denda Rp20 juta, PSPS Pekanbaru juga mendesak PSSI mengevaluasi kinerja match commissioner atau pengawas pertandingan yang bertugas.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa keberatan klub tidak berhenti pada nominal hukuman, tetapi turut menyasar proses pelaporan yang mendasari keputusan Komdis PSSI.
Meski begitu, permintaan evaluasi tersebut belum dapat diartikan sebagai bukti bahwa pengawas pertandingan telah melakukan pelanggaran.
Penilaian mengenai ketepatan laporan dan tanggung jawab pihak terkait perlu didasarkan pada hasil pemeriksaan resmi.
Hingga permohonan keberatan diproses, keputusan mengenai nasib sanksi Rp20 juta itu masih menunggu tindak lanjut PSSI melalui mekanisme organisasi yang berlaku.
Bagi PSPS, hasil peninjauan ulang akan menjadi penentu apakah denda tersebut tetap berlaku atau dibatalkan.
Sementara bagi PSSI, penanganan keberatan ini menjadi kesempatan untuk memastikan bahwa penerapan disiplin berjalan secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
