RENGAT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) mempertegas komitmennya dalam memperkuat koordinasi lintas lembaga melalui kehadiran Bupati Ade Agus Hartanto pada Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Sumatera yang digelar di Batam, Rabu (13/8/2026).

Forum tersebut mempertemukan gubernur, bupati, dan walikota dari seluruh wilayah Sumatera bersama jajaran pemerintah pusat guna membahas penguatan stabilitas keamanan, efektivitas pemerintahan, serta percepatan pembangunan daerah melalui kolaborasi antarlembaga.

Sejumlah pejabat nasional turut hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Mendagri Tito Karnavian, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari.

Bagi Pemkab Inhu, partisipasi dalam rakor tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat hubungan kerja dengan seluruh unsur Forkopimda sehingga berbagai agenda pembangunan dapat berjalan lebih efektif.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan, kekompakan antara kepala daerah dan seluruh unsur Forkopimda merupakan fondasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.

"Sinergitas antara kepala daerah dengan seluruh unsur Forkopimda harus terus diperkuat. Dengan koordinasi yang baik, berbagai persoalan di daerah dapat diselesaikan secara bersama-sama dan pembangunan dapat berjalan lebih optimal," ujar Tito Karnavian.

Menurut Tito, koordinasi yang harmonis akan memudahkan pemerintah daerah menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan sekaligus menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari menyoroti pentingnya strategi komunikasi pemerintah yang terbuka dan mudah dipahami publik.

Ia menilai pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus mampu menyampaikan setiap kebijakan secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Komunikasi publik yang efektif, menurutnya, juga menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago mengingatkan seluruh kepala daerah agar selalu berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah.

Ia menegaskan, setiap proses pengelolaan anggaran harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat meminimalkan potensi persoalan hukum.

Djamari juga menyampaikan bahwa Presiden memberikan perhatian khusus terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, termasuk melalui penguatan pendampingan kepada kepala daerah agar seluruh kebijakan tetap berada dalam koridor hukum.

Rakor Forkopimda Regional Sumatera diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan di berbagai wilayah Sumatera.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah didorong untuk membangun koordinasi yang lebih solid, memperkuat komunikasi publik, dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan demi kepentingan masyarakat.