DUMAI – Peredaran barang ilegal masih menjadi tantangan serius dalam pengawasan perdagangan lintas negara di Kota Dumai.
Hal ini tergambar dari pemusnahan barang hasil penindakan Bea Cukai Dumai periode 2023 hingga September 2026 dengan nilai mencapai Rp4,77 miliar.
Dari total barang yang dimusnahkan, rokok ilegal menjadi temuan paling dominan dengan jumlah 1.913.750 batang.
Selain itu, petugas juga memusnahkan 216 unit telepon seluler (ponsel) yang nilai keseluruhannya mencapai lebih dari Rp1 miliar.
Pemusnahan berlangsung di halaman Gedung Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Dumai, Jalan Datuk Laksamana, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan dipimpin Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Riau, Dwijo Muryono, bersama Kepala Bea Cukai Dumai, Ruru Firza Isnandar, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Dumai.
Berdasarkan perhitungan Bea Cukai, total perkiraan nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp4.771.941.532.
Sementara potensi kerugian negara yang berhasil dicegah diperkirakan sebesar Rp1.975.475.603.
Kepala Kanwil DJBC Riau, Dwijo Muryono mengungkapkan, rokok ilegal menyumbang nilai terbesar dalam hasil penindakan tersebut.
"Barang yang dimusnahkan didominasi hasil tembakau berupa 1.913.750 batang rokok ilegal dari berbagai merek dan 34 unit rokok elektrik," ungkap Dwijo.
"Nilai barang tersebut diperkirakan mencapai Rp2,95 miliar, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp1,92 miliar," tambahnya.
Selain produk tembakau, daftar barang ilegal yang dimusnahkan memperlihatkan beragam jenis pelanggaran kepabeanan dan cukai.
Bea Cukai mencatat terdapat 46 liter minuman beralkohol, 198 kemasan pakaian, sepatu dan produk tekstil bekas, serta 666 kemasan kosmetik, obat-obatan dan suplemen. Petugas juga memusnahkan 1.079 kemasan berbagai barang bekas lainnya.
Barang-barang tersebut tidak hanya berpotensi mengganggu penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan persoalan pengawasan terhadap produk yang masuk dan beredar di tengah masyarakat, terutama barang konsumsi yang tidak memenuhi ketentuan.
Dwijo menegaskan, pemusnahan merupakan bagian dari rangkaian penegakan hukum setelah barang hasil penindakan ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN).
Seluruh barang yang dimusnahkan berasal dari penindakan selama 2023 hingga September 2026.
Pelaksanaannya telah mendapatkan persetujuan pejabat berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai.
Metode pemusnahan disesuaikan dengan karakteristik barang, mulai dari pemotongan, penghancuran, perusakan fungsi hingga pembakaran.
Proses tersebut dilakukan untuk memastikan barang tidak bisa digunakan ataupun diperjualbelikan kembali.
Menurut Dwijo, pengawasan tidak cukup berhenti pada penindakan di lapangan. Penyelesaian barang hasil penindakan juga harus dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, besarnya nilai barang yang dimusnahkan sekaligus menunjukkan bahwa pengawasan terhadap arus barang ilegal di wilayah Dumai masih membutuhkan perhatian berkelanjutan.
Sebagai salah satu kawasan strategis dengan aktivitas perdagangan dan lalu lintas barang lintas negara yang tinggi, Dumai memiliki tantangan tersendiri dalam mencegah masuknya barang tanpa memenuhi ketentuan kepabeanan dan cukai.
Karena itu, Bea Cukai menilai kolaborasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, masyarakat dan insan pers menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan.
Dwijo berharap pemusnahan tersebut memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, sekaligus mencegah kerugian negara dan melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal maupun berbahaya.
"Kami mengimbau masyarakat agar tidak membeli, memperdagangkan maupun mengedarkan barang ilegal," sebutnya.
"Masyarakat juga diharapkan berperan aktif melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai," pungkasnya.