PEKANBARU - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Agung Nugroho penuhi panggilan penyidik Polda Riau Selasa (27/8/2024). Agung memberikan klarifikasi soal penggiringan opini terkait perkembangan kasus dugaan SPPD fiktif.

Menurut Agung Nugroho, adanya penggiringan ini dianggap tidak tepat sebab pengusutan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di luar ranah tanggungjawab atau tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dirinya sebagai pimpinan.

"Tidak ada kaitan dengan SPPD Fiktif di Setwan DPRD Riau. Penyidik pada intinya mempertanyakan anggaran terkait fasilitas yang saya terima. Jadi saya tidak mengurus anggarannya, hanya memakai fasilitas yang saya dapat," tegas Agung.

Politisi Demokrat ini datang memenuhi panggilan penyidik. Namun dirinya hanya dimintai keterangan terkait dengan fasilitas yang diperolehnya, seperti rumah, mobil dan lainnya.

"Ditanyakan apakah sudah masuk rumah dinas saat itu atau belum dan memegang anggaran atau tidak. Kami tidak ada ikut campur, memang seluruh anggaran itu dipegang oleh Sekretariat. Kami murni hanya menempati saja," sambungnya.

Terkait berita adanya dugaan aliran dana Rp 17 miliar yang mengalir kepadanya, Ia menyatakan itu tidak benar. "Saya jelaskan itu semua tidak benar. Kita tahu bahwa proses dalam penyelidikan SPPD Fiktif sudah lama. Saya diklarifikasi bukan karena itu semua, hanya tentang fasilitas yang saya dapat," paparnya.

Dengan telah berjalannya proses yang dilalui, Agung berharap kebenaran akan terungkap. Sehingga masyarakat yang sebelumnya termakan penggiringan opini dapat menilai mana yang benar.

"Saya datang supaya masyarakat tahu bahwa yang disampaikan di luar tidak benar, proses ini walaupun Pilkada tidak berhenti kami mendukung Polda Riau mengusut kasus ini. Polda Riau sangat profesional dalam melaksanakan pemeriksaan ini," pungkasnya.

Penulis: Mimi
Editor: Riki