PEKANBARU - Firman Eka Putra yang masuk menjadi salah satu nominasi yang lolos Penilaian Tahap III untuk kategori PPT Teladan dalam Anugerah ASN tahun 2019 mendapat kabar tak mengenakan. Dimana institusi yang dipimpinnya ternyata tengah diusut pihak Kejaksaan.

Institusi dimaksud adalah Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru. Dimana saat ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau tengah mengusut dugaan korupsi pada kegiatan pengadaan video wall tahun 2017 yang dilaksanakan oleh institusi tersebut.

Saat itu, Firmansyah Eka Putra menjabat selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru. Dia sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pengguna Anggaran (PA).

Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, tidak menampik hal tersebut. Dikatakannya, proses penanganan perkara masih dalam tahap penyelidikan.

“Iya, ada,” ujar Muspidauan kepada dikutip dari Haluanriau, Kamis (7/11/2019).

Mengingat ini masih dalam tahap penyelidikan, dia belum bersedia menerangkan secara detail kronologis perkara, termasuk dugaan penyimpangannya. “Ini masih penyelidikan, belum bisa dijelaskan secara detail,” lanjut dia.

Meski begitu, dia memastikan tim penyelidik akan mengundang pihak-pihak terkait untuk diklarifikasi. Sementara jadwalnya sendiri, sebut dia, telah disusun.

“Minggu ini ada jadwalnya (klarifikasi, red),” kata mantan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru itu.

Dalam proses klarifikasi itu nantinya, lanjutnya, Jaksa akan mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket) terkait kegiatan pengadaan video wall tersebut.

“Dari sana nantinya akan diketahui, apakah ada peristiwa pidana atau tidak dalam kegiatan tersebut,” imbuh Muspidauan.

Pengusutan perkara itu dilakukan berdasarkan laporan yang diterima Korps Adhyaksa Riau. Disinyalir, ada penggelembungan harga atau mark up dalam kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 lalu itu.

Menanggapi laporan itu, Kejati Riau kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid). Surat itu ditandatangani oleh Kepala Kejati (Kajati) Riau Uung Abdul Syakur pada akhir Oktober 2019 kemarin.

Dari informasi yang dihimpun, pengadaan video wall itu bertujuan untuk mengusung visi Kota Pekanbaru sebagai Smart City. Anggaran dialokasikan dalan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pekanbaru 2017 sebesar Rp4,4 miliar.

Dana itu untuk pembelian puluhan Closed Circuit Television (CCTv) atau kamera pengawas memantau aktivitas di sejumlah sudut Kota Pekanbaru selama 24 jam non stop. Total ada 37 unit kamera pengawas yang kondisinya sudah terkoneksi dengan Pekanbaru Command Center.

Dari jumlah itu, 34 di antaranya sudah bisa memperlihatkan pantauan terkini. (*)

BERITA LAINNYA
Pemprov Riau Beri Peluang Daerah Bangun Pelabuhan Baru, Ini Syaratnya Jelang Akhir Pekan Hotspot di Riau Menurun, Tersisa 11 Titik Panas Pagi ini Tak Ada Hujan Hari ini, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Potensi Karhutla di Riau Rumah Dinas Pemprov Riau Dikuasai Mantan Pejabat Disita, Dipasang Spanduk 'Dibawah Supervisi KPK' Paparkan Potensi Gula Sagu, Dua Saudara Kandung Asal Kepulauan Meranti Raih Medali Emas Ajang WICO 2024 di Korea Selatan		RAPP Dukung PIN 2024 di Pelalawan, Targetkan 62.441 Dosis Vaksin Polio Dua Tokoh Riau Dipanggil Polda Riau Terkait Dugaan Ujaran Kebencian Sah Diresmikan, RCH Diharapkan Jadi Wadah Lahirnya Karya Insan Ekraf Riau Deretan Penawaran Astra Financial di GIIAS 2024 Samade Dorong UMKM Riau Olah Lidi Sawit Jadi Produk Bernilai Jual Tinggi