PEKANBARU – Koperasi kelapa sawit di Riau didorong meningkatkan standar produksi agar tidak terus bergantung pada penjualan bahan baku.
Penguatan kualitas Tandan Buah Segar (TBS), penerapan praktik perkebunan berkelanjutan, hingga kesiapan memenuhi standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menjadi langkah penting untuk memperluas peran koperasi dalam rantai industri hilir sawit.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Produksi bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Melalui Standardisasi yang diselenggarakan Kementerian Koperasi (Kemenkop) di Hotel The Tjokro, Pekanbaru, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan selama dua hari hingga Kamis (19/11/2026) itu melibatkan 50 koperasi di Riau, termasuk koperasi yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit.
Standardisasi menjadi perhatian karena besarnya potensi perkebunan sawit Riau belum otomatis menjamin koperasi rakyat memiliki posisi kuat dalam rantai pasok industri.
Tanpa peningkatan mutu, tata kelola produksi, dan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan, koperasi berisiko hanya menjadi pemasok bahan mentah dengan nilai tambah terbatas.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) Riau, Ir H M Taufiq Oesman Hamid mengatakan, standardisasi merupakan salah satu prasyarat agar koperasi dapat mengambil bagian lebih besar dalam pengembangan industri hilir kelapa sawit.
"Salah satu tagline kita adalah 'Koperasi Hilirisasi Kelapa Sawit'. Standardisasi bagi koperasi, khususnya di sektor kelapa sawit, sangat krusial agar mereka dapat menjadi bagian dari rantai hilirisasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Taufiq.
Ia berharap koperasi di Riau memiliki standar produksi yang terukur sehingga mampu meningkatkan daya saing dan memperluas kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Menurut Taufiq, peluang tersebut cukup besar mengingat Riau merupakan salah satu provinsi penghasil crude palm oil (CPO) terbesar di Indonesia, dengan luas perkebunan kelapa sawit sekitar 4 juta hektare.
Namun, besarnya luasan perkebunan perlu diikuti peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemampuan produksi koperasi agar manfaat ekonomi industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat perkebunan.
Asisten Deputi Pengembangan Produksi Kemenkop, Elviandi RS SE MHum PhD secara resmi membuka kegiatan tersebut.
Kabid Perencanaan dan Pengembangan Produksi, Adie Setiawan SE menjelaskan, bimtek dirancang dengan dua pendekatan, yakni pembekalan materi dan praktik langsung di lapangan.
"Pada hari pertama pelaksanaan Bimtek, peserta mengikuti sesi pemaparan materi dan diskusi interaktif bersama para narasumber," ucap Adie.
"Selanjutnya pada hari kedua, peserta akan melakukan kunjungan lapangan ke perkebunan kelapa sawit untuk melihat secara langsung proses pengolahan hingga penerapan standardisasi produksi," sambungnya.
Materi yang diberikan mencakup pengembangan usaha koperasi, peningkatan produktivitas sawit, inovasi budidaya, hingga penerapan prinsip perkebunan berkelanjutan.
Sejumlah narasumber berasal dari kementerian, pemerintah daerah, lembaga internasional, serta praktisi industri perkebunan.
Taufiq menyampaikan materi mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan usaha koperasi sektor kelapa sawit di Riau.
Sementara itu, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto SSi MSc membahas penguatan produktivitas kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan ekspor.
Kadisbun Riau, Supriadi SHut MT menyampaikan materi standardisasi dan inovasi budidaya untuk menjaga keberlanjutan produktivitas sawit.
Aspek perkebunan regeneratif dibahas Country Director SNV Indonesia, Putra Agung. Adapun kesiapan koperasi menghadapi standardisasi ISPO disampaikan auditor sekaligus instruktur ISPO, Sri Ambar Kusumawati.
Peserta juga mendapatkan pembelajaran mengenai praktik terbaik koperasi percontohan dalam menerapkan ISPO untuk perkebunan sawit berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, Kemenkop menargetkan koperasi di Riau semakin siap memenuhi standar keberlanjutan nasional maupun global serta meningkatkan daya saing produk sawit rakyat.
Meski demikian, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang mengikuti bimtek atau materi yang disampaikan narasumber.
Hal yang lebih menentukan adalah sejauh mana pengetahuan tersebut diterapkan dalam aktivitas perkebunan, mulai dari praktik budidaya, pengelolaan hasil panen, peningkatan mutu TBS, hingga pemenuhan persyaratan sertifikasi.
Koperasi juga membutuhkan pendampingan berkelanjutan agar standardisasi tidak berhenti sebagai persyaratan administratif, tetapi menjadi bagian dari sistem produksi dan tata kelola usaha.
Dengan potensi perkebunan sawit sekitar 4 juta hektare, Riau memiliki peluang besar memperkuat posisi koperasi rakyat dalam industri kelapa sawit.