PEKANBARU - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau lebih berani beradu data terkait sawit dengan pemerintah pusat. Ini didorong oleh penurunan signifikan dana bagi hasil (DBH) sawit untuk Riau tahun ini, yang berkurang Rp13 miliar dari tahun 2023.

Pada tahun 2024, Pemprov Riau hanya menerima DBH sawit sebesar Rp70 miliar, turun dari Rp83,13 miliar yang diterima pada tahun 2023.

Penurunan ini memicu kekhawatiran dan dorongan dari berbagai pihak untuk Pemprov Riau agar tidak hanya menerima begitu saja dana yang diberikan oleh Kementerian Keuangan, tetapi juga aktif mempertanyakan dan memastikan akurasi perhitungan tersebut.

Koordinator Fitra Riau, Triono Hadi, menekankan pentingnya Pemprov Riau untuk proaktif dalam menyampaikan data banding. Menurutnya, Pemda harus memastikan bahwa data yang digunakan oleh kementerian dalam mengalokasikan DBH sawit sesuai dengan data riil di lapangan. Ini termasuk data produktivitas dan luasan lahan sawit yang seharusnya akurat dan terbaru.

"Kita belum menghitung berapa besar pungutan ekspor dan bea keluar. Tapi kami sangat mengharapkan Pemda harus proaktif untuk menyampaikan data banding sehingga data yang dipakai Kementerian mendekati realita," ujar Triono Hadi.

Triono juga menyoroti pentingnya Pemda memiliki data yang akurat dan tidak hanya mengandalkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Disbunnya harus memiliki data riil mengenai kelapa sawit, baik dalam kawasan maupun di luar kawasan, termasuk sebarannya per provinsi dan data produktivitas.

Langkah proaktif ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa alokasi DBH sawit yang diterima oleh Pemprov Riau benar-benar mencerminkan potensi dan kontribusi sektor sawit di daerah tersebut.

Dengan demikian, Pemda Riau dapat optimalkan pendapatan dari sektor sawit yang merupakan salah satu tulang punggung ekonomi daerah ini.

Editor: Riki