JAKARTA – Kursi Wakil Presiden RI memasuki babak baru setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026).

Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi agenda konstitusional untuk menentukan dua nama calon pengganti yang nantinya dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Di tengah proses tersebut, dinamika politik mulai mengarah pada sejumlah figur potensial.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menjadi salah satu nama yang didorong masuk dalam pertimbangan, selain Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Namun, sebelum spekulasi politik berkembang lebih jauh, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden harus terlebih dahulu berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden dan MPR perlu menindaklanjuti pengunduran diri Gibran melalui mekanisme yang telah diatur konstitusi.

Pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang turut melibatkan pimpinan MPR dan DPR untuk membahas langkah lanjutan setelah pengunduran diri tersebut.

"Saya diberitahu untuk datang ke Istana jam 13.30 hari ini untuk mengadakan pertemuan. Saya dengar juga di samping beberapa menteri, juga akan hadir pimpinan MPR dan mungkin juga Komisi III DPR, atau pimpinan MPR, DPR juga," ujar Yusril.

Ia menjelaskan, pembahasan tersebut berkaitan dengan konsekuensi konstitusional dari mundurnya Gibran.

"Ya tentu akan membahas tindak lanjut dari pengunduran diri Wakil Presiden yang tadi pagi sudah disampaikan kepada Presiden dan juga, satu surat disampaikan kepada Presiden dan satu surat disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat," katanya.

MPR Punya Waktu 60 Hari Pilih Wakil Presiden

Yusril menegaskan, pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya melalui keputusan politik Presiden.

Prosesnya melibatkan MPR yang memiliki batas waktu maksimal 60 hari untuk bersidang dan menentukan pengganti.

Presiden Prabowo nantinya harus mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Kedua nama tersebut akan menjadi pilihan dalam sidang untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran.

"Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang untuk memilih Wakil Presiden yang diusulkan yang dua orang yang diusulkan oleh Presiden," jelas Yusril.

Ia menilai pembahasan di Istana merupakan bagian dari upaya memastikan proses penggantian Wakil Presiden berjalan sesuai amanat konstitusi.

MPR Mulai Susun Tahapan Pengisian Jabatan

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menyatakan, jabatan Wakil Presiden telah kosong sejak Gibran menyatakan mundur dan menyerahkan surat pengunduran dirinya.

"Iya, sejak Pak Gibran menyatakan mundur kosong. Makanya kemudian MPR segera melakukan langkah-langkah secepatnya untuk segera mengisi posisi jabatan itu. MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari," kata Muzani.

Pimpinan MPR telah menggelar rapat pada Kamis untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri tersebut.

Selanjutnya, MPR dijadwalkan mengadakan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.

Rapat gabungan tersebut akan membahas empat agenda penting, yakni penentuan jadwal sidang paripurna, penyampaian permintaan kepada Presiden untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden, pembentukan tim verifikasi berkas calon, serta pembentukan tim ad hoc penyusun draf Ketetapan MPR.

"Yang ketiga, rapat gabungan akan membentuk tim verifikasi berkas calon Wakil Presiden yang diajukan oleh Presiden. Dan yang keempat, rapat gabungan akan menyepakati tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan draf Ketetapan MPR," ujar Muzani.

Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan administratif dan kelembagaan sebelum MPR menentukan Wakil Presiden pengganti.

Golkar Sodorkan Bahlil, Representasi Indonesia Timur Jadi Alasan

Di tengah persiapan konstitusional, wacana mengenai siapa yang bakal mengisi posisi Wakil Presiden mulai berkembang di lingkungan partai politik.

Kader muda Partai Golkar, Safrin Yusuf, secara terbuka mendorong agar Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menjadi salah satu figur yang dipertimbangkan Presiden Prabowo.

Safrin menilai, posisi Golkar dalam koalisi pemerintahan serta keterwakilan Indonesia Timur menjadi alasan yang dapat memperkuat peluang Bahlil.

"Partai Golkar merupakan kekuatan politik terbesar dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Dalam Pemilu 2024, Golkar menjadi partai dengan perolehan kursi DPR RI terbesar kedua secara nasional. Karena itu, sangat wajar apabila Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, harus diajukan Presiden kepada MPR," kata Safrin.

Menurutnya, pengisian jabatan Wakil Presiden harus mempertimbangkan keseimbangan kekuatan politik, stabilitas pemerintahan, dan keterwakilan wilayah.

Safrin berpendapat, Bahlil memiliki posisi strategis karena memimpin Golkar sekaligus berasal dari kawasan Indonesia Timur.

"Presiden Prabowo tentu memiliki banyak pertimbangan. Namun, menurut saya, Bahlil merupakan figur yang patut diperhitungkan. Selain memiliki posisi strategis sebagai Ketua Umum Golkar, beliau juga merepresentasikan kawasan Indonesia Timur. Ini menjadi nilai tambah dalam membangun keseimbangan representasi nasional," ujarnya.

Meski demikian, usulan tersebut masih merupakan pandangan politik dari kader Golkar dan belum menjadi keputusan resmi Presiden maupun partai politik.

AHY dan Puan Maharani Masuk Perbincangan

Selain Bahlil, nama AHY dan Puan Maharani turut mencuat dalam pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran.

Safrin menilai, masing-masing figur memiliki latar belakang politik dan posisi partai yang perlu diperhitungkan dalam konfigurasi pemerintahan.

Menurutnya, keputusan Presiden tidak cukup hanya mempertimbangkan popularitas maupun elektabilitas calon. Kapasitas personal, kemampuan koordinasi, serta hubungan politik dengan partai pendukung pemerintahan juga menjadi faktor penting.

"Prabowo membutuhkan pendamping yang bukan hanya memiliki kapasitas personal, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan politik, memperkuat komunikasi antarkekuatan koalisi, serta memastikan agenda pemerintahan berjalan sampai akhir masa jabatan," katanya.

Safrin juga mengingatkan adanya konsekuensi politik apabila Presiden mengusulkan figur dari luar koalisi pemerintahan.

"Kalau Presiden mengambil figur dari luar kekuatan koalisi, tentu ada konsekuensi politik yang harus diperhitungkan. Jangan sampai keputusan mengenai pengganti Wakil Presiden justru memunculkan persoalan baru dan memengaruhi soliditas koalisi yang selama ini menjadi fondasi pemerintahan," tegasnya.

Stabilitas Koalisi atau Kepentingan Nasional?

Safrin menyebut, pengalaman Golkar dalam pemerintahan dan politik nasional menjadi salah satu pertimbangan yang menurutnya layak diperhitungkan.

Namun, ia menegaskan bahwa dorongan terhadap Bahlil bukan semata-mata berkaitan dengan kepentingan partai mendapatkan jabatan Wakil Presiden.

"Ini bukan semata-mata soal kepentingan Partai Golkar mendapatkan posisi Wakil Presiden. Ini tentang bagaimana Presiden Prabowo membangun konfigurasi pemerintahan yang kuat, stabil, inklusif, dan mampu mengakomodasi kepentingan nasional secara lebih proporsional," tutup Safrin.