JAKARTA - Riset Indonesia akhirnya mendapat modal yang sepadan dengan ambisinya. Presiden Prabowo Subianto menambah anggaran riset nasional sebesar Rp4 triliun, yang diputuskan saat acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2026 di Jakarta Convention Center, 28 Juni.

Dan untuk pertama kalinya, lebih dari 150 periset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertemu dengan Presiden di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, 6 Agustus 2026.

Ratusan periset dari seluruh Indonesia diundang membawa dan memamerkan hasil kerja mereka ke hadapan kepala negara. Itu mencakup 12 klaster inovasi mulai dari energi, pangan, kesehatan, kedirgantaraan, maritim, lingkungan, material maju, digital dan kecerdasan buatan, transportasi, pertahanan, sosial-humaniora, hingga produk konsumsi murah.

Total produk yang dipamerkan lebih dari 150, mulai dari teknologi nuklir, air siap minum, genteng inovatif, sampai rancang bangun pesawat.

BRIN berdiri pada 2021 sebagai hasil peleburan sejumlah lembaga riset pemerintah; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.

Konsolidasi itu dirancang menyatukan sumber daya riset yang sebelumnya tersebar di puluhan kementerian dan lembaga, sekaligus memangkas duplikasi program penelitian. Pertemuan di Istana pada 6 Agustus menjadi ajang pertama BRIN menampilkan hasil konsolidasi itu secara utuh di hadapan Presiden.

Di balik seremoni pameran, keputusan kebijakan yang lebih substansial yaitu dorongan eksplisit agar riset tidak berhenti di rak publikasi ilmiah, melainkan dihilirkan menjadi produk yang dipakai industri.

Selama bertahun-tahun, belanja riset Indonesia tertahan di kisaran 0,28 hingga 0,3 persen produk domestik bruto (PDB), setara Rp5 triliun sampai Rp7 triliun per tahun, bahkan sempat menyusut mendekati Rp3 triliun hingga Rp4 triliun akibat kebijakan efisiensi anggaran 2025.

Angka itu jauh di bawah Malaysia yang mengalokasikan 1,15 persen PDB untuk riset, China 2,1 hingga 2,5 persen, Jepang 3,65 persen, dan Korea Selatan di atas 4 persen. Kepala BRIN periode 2021-2025 Laksana Tri Handoko pernah mengatakan porsi ideal anggaran riset bagi negara berukuran ekonomi seperti Indonesia adalah 1 persen PDB, setara ratusan triliun rupiah per tahun.

Tambahan Rp4 triliun hampir menggandakan anggaran BRIN dari titik terendahnya pascaefisiensi 2025. Ini sinyal bahwa persoalan pendanaan riset yang selama ini jadi keluhan berulang dari komunitas ilmiah mulai direspons dengan kebijakan fiskal konkret, bukan sekadar retorika di forum seremonial.

Anggaran tambahan itu diarahkan lewat tiga jalur yang dipetakan BRIN: penguatan inovasi bagi produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah; penguatan daya saing industri nasional bersama Danantara, holding investasi strategis milik negara; dan fasilitasi kolaborasi teknologi maju dengan mitra dunia.

Pergeseran

Ketiga jalur itu menandai pergeseran cara pemerintah memperlakukan riset, dari aktivitas akademik yang berdiri sendiri menjadi input langsung bagi rantai produksi dan investasi nasional.

Jalur kedua, kolaborasi dengan Danantara, sudah berjalan lebih dulu dan membawa hasil yang bisa diukur. BRIN dan Danantara telah menggarap riset bersama di bidang baterai, transportasi, galangan kapal, pangan, hingga ekosistem kendaraan listrik.

Danantara mencatat realisasi investasi hilirisasi sebesar Rp300,1 triliun sepanjang semester pertama 2026, setara 29,7 persen dari total investasi nasional Rp1.010,6 triliun pada periode yang sama. Sebagian investasi itu terwujud dalam kerja sama pengembangan material maju antara MIND ID, Len Industri, Krakatau Steel, dan Perusahaan Mineral Nasional, kolaborasi yang melibatkan langsung lembaga riset seperti BRIN dalam proses alih teknologi.

Pola serupa tumbuh pula di tingkat yang lebih teknis. BRIN rutin menggelar forum BRIN Goes To Industry untuk menjembatani hasil penelitian dengan kebutuhan sektor spesifik, termasuk pertambangan.

Di ranah akademik, BRIN memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi seperti Universitas Brawijaya lewat dialog strategis yang menegaskan peran kampus dalam ekosistem riset nasional. Rangkaian kolaborasi ini membuktikan bahwa arahan hilirisasi yang disampaikan Presiden di Istana bukan gagasan yang muncul tiba-tiba, melainkan penguatan atas tren kerja sama riset-industri yang sudah bergulir sepanjang 2026.

Akibatnya, pertemuan 6 Agustus berfungsi sebagai titik konsolidasi, bukan titik awal. Ia menyatukan legitimasi politik tertinggi, yaitu kehadiran Presiden dengan mekanisme kelembagaan yang sudah berjalan di BRIN, Danantara, dan mitra industri.

Kombinasi ini yang telah lama absen dari sejarah panjang kebijakan riset Indonesia, yaitu ketika inisiatif ilmiah kerap berjalan tanpa dukungan anggaran memadai dan tanpa jaminan hasilnya terserap pasar.

Ke depan, keberhasilan kebijakan ini akan diukur bukan dari besaran anggaran semata, tapi dari berapa banyak inovasi yang dipamerkan di halaman Istana benar-benar sampai ke tangan UMKM, BUMN strategis, dan industri dalam negeri.

BRIN sudah memiliki instrumen untuk itu: lisensi teknologi, penelitian bersama, dan pendampingan startup berbasis riset, yang tinggal diperluas cakupannya sejalan dengan tambahan dana yang baru disetujui.

Presiden Prabowo, dalam sambutannya di hadapan para periset, menegaskan negara yang menguasai sains dan teknologi akan melaju lebih cepat dibanding negara yang sekadar mengandalkan kekayaan alam.

Presiden turut mengaitkan capaian riset ini dengan target besar Indonesia Emas 2045, saat bonus demografi diharapkan berubah menjadi kekuatan ekonomi berbasis inovasi. Dalam kerangka itu, hilirisasi riset diposisikan sebagai bagian dari strategi jangka panjang menempatkan Indonesia sebagai bangsa pencipta teknologi, bukan sekadar pengguna produk impor.

Dengan tambahan anggaran dan jalur kolaborasi yang sudah terbentuk, langkah Indonesia menuju status itu kini bertumpu pada modal yang lebih nyata dibanding tahun-tahun sebelumnya.