JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan kenaikan upah minimum 2027, baik Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), berada pada kisaran 7,5 persen hingga 9,5 persen.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan usulan tersebut disusun dengan mempertimbangkan sejumlah variabel ekonomi, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (alpha) sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2026.
Menurut Said, dengan menggunakan rata-rata inflasi nasional 3,20 persen, pertumbuhan ekonomi 5,43 persen, serta indeks tertentu sebesar 0,9, perhitungan yang dilakukan KSPI menghasilkan angka kenaikan rata-rata nasional sekitar 7,7 persen.
“Kenaikan upah minimum secara rata-rata nasional itu adalah 7,7%,” kata Said.
Namun, angka tersebut merupakan hasil perhitungan rata-rata nasional. KSPI mengusulkan rentang kenaikan 7,5 persen hingga 9,5 persen dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi ekonomi di masing-masing daerah.
Batas bawah 7,5 persen diarahkan untuk daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional. Sementara batas atas 9,5 persen diusulkan bagi daerah dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Said mengatakan usulan tersebut nantinya akan diperjuangkan melalui Dewan Pengupahan dan jalur konstitusional lainnya. UMP 2027 sendiri belum menjadi angka final yang ditetapkan pemerintah daerah. Berdasarkan jadwal yang diberitakan, penetapan UMP 2027 dijadwalkan pada 1 November 2026.
Simulasi UMP 2027 Naik 9,5 Persen
Jika UMP 2026 masing-masing provinsi mengalami kenaikan sebesar 9,5 persen, berikut simulasi nominal UMP 2027 berdasarkan data dalam daftar yang digunakan:
Aceh: Rp 3.932.552 menjadi Rp 4.306.144
Sumatra Utara: Rp 3.228.949 menjadi Rp 3.535.699
Sumatra Barat: Rp 3.182.955 menjadi Rp 3.485.336
Riau: Rp 3.780.495 menjadi Rp 4.139.642
Jambi: Rp 3.471.497 menjadi Rp 3.801.289
Sumatra Selatan: Rp 3.942.963 menjadi Rp 4.317.544
Bengkulu: Rp 2.827.250 menjadi Rp 3.095.839
Lampung: Rp 3.047.734 menjadi Rp 3.337.269
Kepulauan Bangka Belitung: Rp 4.035.000 menjadi Rp 4.418.325
Kepulauan Riau: Rp 3.879.520 menjadi Rp 4.248.074
DKI Jakarta: Rp 5.729.876 menjadi Rp 6.274.214
Jawa Barat: Rp 2.317.601 menjadi Rp 2.537.773
Jawa Tengah: Rp 2.327.386 menjadi Rp 2.548.488
DI Yogyakarta (Jogja): Rp 2.417.495 menjadi Rp 2.647.157
Jawa Timur: Rp 2.446.880 menjadi Rp 2.679.334
Banten: Rp 3.100.881 menjadi Rp 3.395.465
Bali: Rp 3.207.459 menjadi Rp 3.512.168
Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp 2.673.861 menjadi Rp 2.927.878
Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp 2.455.898 menjadi Rp 2.689.208
Kalimantan Barat: Rp 3.054.552 menjadi Rp 3.344.734
Kalimantan Tengah: Rp 3.686.138 menjadi Rp 4.036.321
Kalimantan Selatan: Rp 3.725.000 menjadi Rp 4.078.875
Kalimantan Timur: Rp 3.762.431 menjadi Rp 4.119.862
Kalimantan Utara: Rp 3.775.243 menjadi Rp 4.133.891
Sulawesi Utara: Rp 4.002.630 menjadi Rp 4.382.880
Sulawesi Tengah: Rp 3.179.565 menjadi Rp 3.481.624
Sulawesi Selatan: Rp 3.921.088 menjadi Rp 4.293.591
Sulawesi Tenggara: Rp 3.306.496 menjadi Rp 3.620.613
Gorontalo: Rp 3.405.144 menjadi Rp 3.728.633
Sulawesi Barat: Rp 3.315.934 menjadi Rp 3.630.948
Maluku: Rp 3.334.490 menjadi Rp 3.651.267
Maluku Utara: Rp 3.510.240 menjadi Rp 3.843.713
Papua Barat: Rp 3.841.000 menjadi Rp 4.205.895
Papua: Rp 4.436.283 menjadi Rp 4.857.730
Papua Tengah: Rp 4.285.848 menjadi Rp 4.693.004
Papua Pegunungan: Rp 4.508.714 menjadi Rp 4.937.042
Papua Selatan: Rp 4.508.100 menjadi Rp 4.936.370
Papua Barat Daya: Rp 3.766.000 menjadi Rp 4.123.770
Perlu dicatat, angka dalam tabel tersebut merupakan simulasi apabila seluruh provinsi mengalami kenaikan 9,5 persen. Angka tersebut bukan penetapan UMP 2027.
Besaran kenaikan aktual nantinya dapat berbeda antarprovinsi karena formula upah minimum mempertimbangkan kondisi ekonomi dan variabel yang digunakan dalam penghitungan masing-masing daerah.
Usulan KSPI tersebut menjadi bagian dari pembahasan penetapan upah minimum 2027 yang masih berlangsung. Pemerintah daerah bersama Dewan Pengupahan nantinya akan menetapkan besaran UMP sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.