www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
Realisasi APBD Siak Baru 62,10 Persen, Bupati Afni Minta OPD Terbuka soal Penggunaan Anggaran
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


Catat! UMP 2027 Diumumkan 21 November, UMK Paling Lambat 25 November
Selasa, 17 November 2026 - 11:48:51 WIB
Ilustrasi UMP 2027 ditetapkan 21 November (foto/int)
Ilustrasi UMP 2027 ditetapkan 21 November (foto/int)

PEKANBARU - Pemerintah mulai mematangkan proses penetapan upah minimum tahun 2027. Sejumlah tenggat waktu telah ditetapkan, mulai dari pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), hingga upah minimum sektoral.

Berdasarkan jadwal yang ditetapkan pemerintah, pengumuman UMP 2027 paling lambat dilakukan pada 21 November 2026. Selanjutnya, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) diumumkan pada 26 November 2026.

Sementara itu, penetapan UMK 2027 diberikan tenggat waktu hingga 25 November 2026. Adapun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) paling lambat ditetapkan pada 30 November 2026 atau lima hari setelah pengumuman UMK.

Dilansir dari detikFinance, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.

Dalam regulasi tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan UMSP. Sedangkan penetapan UMK dan UMSK disesuaikan dengan kebijakan gubernur di masing-masing daerah.

Untuk penghitungan upah minimum 2027, pemerintah mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan

Formula penghitungan menggunakan sejumlah indikator, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1,0.

Yassierli menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak agar proses penetapan upah minimum dapat berjalan secara adil dan mempertimbangkan kepentingan pekerja maupun pengusaha.

"Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak," ujar Yassierli dalam rapat tertulis, Senin (16/11/2026).

Untuk mendukung ketepatan penghitungan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga tengah menyiapkan estimasi KHL dengan mengacu pada data konsumsi rumah tangga dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Estimasi KHL tersebut mencakup empat komponen utama, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

Tidak hanya pada tingkat provinsi, estimasi KHL juga disusun untuk tingkat kabupaten/kota. Penyusunannya menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.

Menaker meminta Dewan Pengupahan Daerah memanfaatkan estimasi KHL tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan besaran upah minimum di wilayah masing-masing.

Namun, proses penetapan tetap harus mengedepankan dialog sosial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar aspirasi pekerja dan pengusaha dapat terakomodasi.

"Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders," kata Yassierli.

Dengan jadwal tersebut, pemerintah berharap proses penetapan upah minimum 2027 dapat berjalan sesuai tahapan dan menghasilkan kebijakan pengupahan yang mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja serta kondisi ekonomi dan kemampuan dunia usaha.

Sumber: Detiksumut


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Bupati Afni minta OPD Pemkab Siak buka-bukaan anggaran (foto/int)Realisasi APBD Siak Baru 62,10 Persen, Bupati Afni Minta OPD Terbuka soal Penggunaan Anggaran
Ilustrasi harga TBS sawit Riau periode 18-24 November turun Rp85 per Kg (foto/int)Harga Sawit Plasma Riau Turun Lagi, Umur 9 Tahun Kini Rp3.701 per Kg
Bantu UMKM tembus pasar mancanegara, Bestiewear Pekanbaru andalkan layanan JNE (foto/int)JNE Pekanbaru Pererat Kemitraan dengan Media, UMKM Bestiewear Bagikan Kisah Sukses
Ilustrasi UMP 2027 ditetapkan 21 November (foto/int)Catat! UMP 2027 Diumumkan 21 November, UMK Paling Lambat 25 November
Ilustrasi hujan berpotensi guyur hampir seluruh Riau (foto/int)BMKG Peringatkan Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang Ancam Riau Hari Ini
  Ketua BRCN, Datuk Seri Rizky Bagus Oka (foto/Mimi)Riau Creative Hub Kini Sepi, BRCN Minta Pemprov Benahi Pengelolaan
Ketua DPRD Riau, Kaderismanto.Tindak Lanjut Rekomendasi KPI Pusat, DPRD Riau Proses Pelantikan Enam Anggota KPID
Plt Gubri, SF Hariyanto hadiri lomba Cepat Tepat Perpajakan (foto/int)Plt Gubri SF Hariyanto Ajak Pelajar Riau Pahami Pajak Sejak Bangku Sekolah
Jalan Lintas Bono belum tuntas, Pemkab Pelalawan minta Pemprov Riau segera turun tangan (foto/ist)Pemkab Pelalawan Minta Pemprov Riau Tuntaskan Jalan Lintas Bono, Ruas Sebekek-Sokoi Jadi Prioritas
Apon Hadiwijaya terpilih sebagai Ketua PWI Pelalawan periode 2026–2029 (foto/ist)Raih 16 Suara, Apon Hadiwijaya Terpilih Jadi Ketua PWI Pelalawan
Komentar Anda :

 
 
 
Potret Lensa
Pengumuman dan Penyerahan Penghargaan LKJ Raja Ali Kelana 2026
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2026 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved