JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan, kegagalan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat berdampak terhadap karier Kapolda hingga Pangdam di wilayah masing-masing.

Pernyataan tersebut disampaikan Djamari saat merespons pertanyaan wartawan mengenai kebijakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya pernah menegaskan akan mencopot Kapolda hingga Pangdam apabila gagal mengendalikan karhutla.

"Masih berlaku (kebijakan tersebut). Pada saat saya berkeliling ke daerah, saya tekankan itu. Keberhasilan Anda mengendalikan (karhutla) tadi adalah bagaimana karier Anda ke depan," kata Djamari kepada wartawan, Senin (10/8/2026).

Menurut Djamari, keberhasilan penanganan karhutla dapat dilihat dari kemampuan aparat di daerah dalam mengendalikan titik api.

Ia menegaskan, keberadaan titik api tidak serta-merta menunjukkan kegagalan. Hal yang menjadi ukuran adalah kemampuan aparat dalam mengendalikan dan mencegah api meluas.

"Bukan hanya ada, kalau titik api kan bisa titik api banyak. Sekarang pun titik api ada. Artinya, dalam upaya mengendalikannya disebut, diukur berhasil atau tidak berhasil. Kalau tidak berhasil, dia punya konsekuensi," jelasnya.

Jokowi Pernah Tegaskan Ancaman Pencopotan

Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebelumnya juga pernah menyampaikan sikap tegas pemerintah terhadap penanganan karhutla yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Saat memberikan pengarahan mengenai upaya peningkatan pengendalian karhutla pada 2020, Jokowi mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengenai aturan penanganan karhutla.

Jokowi menyoroti kemungkinan adanya pergantian pejabat di daerah yang belum memahami aturan dan pola penanganan karhutla yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kenapa ini kita lakukan terus? Karena yang saya takutkan adalah ada gubernur baru, ada bupati baru, ada pangdam baru, ada danrem baru, yang baru masuk ke daerah itu. Ada kapolda baru, ada kapolres baru yang masuk daerah rawan kebakaran sehingga tidak tahu aturan main kita yang sudah kita ubah sejak 2016," kata Jokowi saat memimpin Pengarahan tentang Upaya Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Jokowi kemudian meminta jajaran TNI dan Polri meningkatkan pengawasan serta penanganan karhutla di wilayah masing-masing.

Bahkan, ia menegaskan akan meminta pencopotan pejabat TNI-Polri apabila kebakaran tidak mampu ditangani dengan baik.

"Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon ke Panglima (dan) ke Kapolri. Kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya Dandimnya sudah dicopot belum. Kalau sudah membesar pasti saya tanyakan, Pangdam sama Kapolda sudah diganti belum," tutur Jokowi.