JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan bahwa hampir sepertiga yayasan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki afiliasi politik. Afiliasi tersebut disebut melibatkan keluarga elite, politisi, hingga aparat TNI dan Polri. Bahkan, sejumlah legislator DPR maupun DPRD dilaporkan turut memiliki dapur MBG, meski pada saat yang sama mereka memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Menanggapi temuan tersebut, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, membenarkan adanya kepemilikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh partai politik maupun aparat negara.

Nanik secara terbuka menyatakan bahwa seluruh partai politik memiliki dapur MBG. Selain itu, aparat TNI dan Polri juga ikut terlibat dalam pengelolaan dapur untuk mendukung distribusi program tersebut.

“Semua partai politik punya SPPG. Polri dan TNI juga ada yang mengelola dapur MBG,” ujar Nanik saat menjadi pembicara dalam acara Semangat Awal Tahun by IDN Times di IDN HQ, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).

Menurut Nanik, tidak ada aturan yang melarang pihak mana pun untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program MBG, selama memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.

“Siapa pun boleh membantu program MBG. Yang penting dapurnya sesuai standar. Jangan sampai dapur itu dimiliki tokoh tertentu, tetapi makanan yang diproduksi justru menyebabkan masalah, seperti keracunan,” tegasnya.

Ia menambahkan, keterlibatan tokoh publik seharusnya menjadi jaminan mutu pelaksanaan program. “Kalau pemilik dapurnya seorang tokoh, justru kualitas dapurnya harus lebih baik dan benar-benar dijaga,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Nanik juga membenarkan informasi terkait pengelolaan dapur MBG oleh Yasika Aulia, putri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Yasir Machmud. Yasika disebut mengelola sebanyak 41 dapur MBG di wilayah tersebut.

“Saya tahu informasi itu dan sudah menanyakannya langsung kepada ayahnya,” ujar Nanik.