PEKANBARU – Badan Gizi Nasional (BGN) meresmikan 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Dari jumlah tersebut, Provinsi Riau memperoleh tambahan 87 dapur untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito B, mengatakan penambahan tersebut menjadi bagian dari pengembangan layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat. Hingga Rabu (14/10/2026), jumlah SPPG yang telah beroperasi di Riau tercatat mencapai 683 dapur.
"Hari ini kita telah mengikuti rangkaian peresmian 980 SPPG di Wilayah Sumatera, Kalimantan dan Bali. Dan untuk Provinsi Riau terdapat 87 dapur," kata Harjito B, Rabu (14/10/2026).
Meski jumlah dapur terus bertambah, BGN masih melakukan pengawasan terhadap operasional SPPG. Harjito mengungkapkan, sebanyak 13 SPPG di Riau untuk sementara dihentikan operasionalnya atau disuspend karena sejumlah persyaratan belum terpenuhi.
"Untuk Provinsi Riau sendiri, sampai saat ini sudah beroperasional sebanyak 683 SPPG, kemudian yang disuspend untuk sementara ada 13 SPPG. Suspend ini ada beberapa kesalahan, terutama yang belum memiliki SLHS dan ada pula SPS keduanya belum keluar," jelasnya.
Persyaratan yang dimaksud berkaitan dengan dokumen pendukung operasional, termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan SPS sebagaimana disebutkan oleh Harjito. Pengawasan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan tata kelola dan kualitas makanan yang disalurkan melalui program MBG.
Harjito menyebutkan, program MBG di Provinsi Riau saat ini menjangkau sekitar 1,5 juta penerima manfaat. Salah satu unit layanan yang menjadi bagian dari pelaksanaan program tersebut adalah SPPG Pekanbaru Payung Sekaki Air Hitam 3, yang berlokasi di Jalan Karya Indah.
SPPG tersebut melayani sebanyak 1.011 penerima manfaat.
"Pada SPPG ini jumlah penerima manfaatnya 1.011 dan untuk Provinsi Riau terdapat 1,5 juta," ujarnya dikutip dari MCRiau.
Seiring bertambahnya jumlah dapur dan penerima manfaat, BGN berharap pemerintah daerah ikut memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan SPPG, mulai dari tata kelola operasional hingga kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat.
Harjito secara khusus meminta dukungan Pemerintah Provinsi Riau serta pemerintah kabupaten dan kota agar pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
BGN Dorong Perputaran Anggaran MBG di Riau
Selain menyoroti aspek pelayanan dan kualitas makanan, BGN juga mendorong agar perputaran anggaran program MBG memberikan dampak ekonomi bagi daerah.
Harjito berharap bahan pangan dan kebutuhan operasional program dapat dipenuhi melalui potensi serta pelaku usaha lokal, sehingga anggaran yang masuk ke Riau turut menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
"Kita ingin uang yang masuk ke Provinsi Riau ini tidak keluar lagi, jadi kami berharap adanya pendekatan oleh dinas yang berkaitan dengan ketahanan pangan agar mampu memproteksi uang yang ada di sini, yang dialirkan dan diputarkan kepada program MBG. Jadi jangan sampai keluar ke Sumbar ataupun ke Sumut," pungkasnya.
Dengan penambahan 87 dapur baru, BGN berharap jangkauan program MBG di Riau semakin luas. Namun, peningkatan kapasitas layanan tersebut juga perlu diimbangi dengan pemenuhan persyaratan operasional, pengawasan kualitas makanan, serta keterlibatan pemasok lokal agar manfaat program dapat dirasakan oleh penerima manfaat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
