PEKANBARU - Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di daerah tersebut.

Hal ini ditegaskan Kepala KPw BI Riau, Panji Achmad yang menyatakan, BI akan terus memperkuat program pengendalian inflasi dengan mengacu pada kerangka 4K, yaitu:

Keterjangkauan Harga: BI akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan harga-harga kebutuhan pokok terjangkau bagi masyarakat.

Ketersediaan Pasokan: BI akan mendorong peningkatan produksi dan kelancaran distribusi bahan pangan untuk menjaga ketersediaan pasokan.

Kelancaran Distribusi: BI akan mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan distribusi dan meningkatkan efisiensi rantai pasokan.

Komunikasi Efektif: BI akan terus melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat untuk menjaga ekspektasi inflasi dan meningkatkan kesadaran publik tentang upaya pengendalian inflasi.

Selain Kerangka 4K, BI Riau juga akan mengimplementasikan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mendukung ketahanan pangan dan menjaga stabilisasi harga pangan sepanjang tahun 2024.

"Upaya menjaga inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi kunci dalam mendorong perekonomian Riau yang lebih inklusif," kata Panji Achmad dalam kegiatan Bincang Bareng Media (BBM), Jumat (16/2/2024).

Panji Achmad juga memaparkan, pemulihan ekonomi Riau pasca pandemi berlangsung lebih cepat dengan tingkat pertumbuhan secara tahunan yang telah melampaui tren pra pandemi.

Hal ini ditopang oleh kinerja sektor ekonomi utama, yaitu Industri Pengolahan, utamanya industri makanan dan minuman yang tumbuh tinggi dan berdaya tahan selama pandemi, serta industri kertas melalui diversifikasi produk hilir yang berkelanjutan.

Menyadari dinamika pasar komoditas global yang belum pulih sepenuhnya, BI Riau telah menyiapkan strategi utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Riau yang lebih inklusif.

"Pertama, mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mempunyai angka pengganda nilai tambah tinggi," ucapnya.

"Kedua, mengoptimalkan pengembangan hilirisasi pada komoditas andalan provinsi riau, salah satunya kelapa sawit," imbuhnya.

Pengembangan hilirisasi kelapa sawit menjadi fokus utama mengingat masih tingginya ketergantungan perekonomian Riau terhadap SDA berbasis kelapa sawit serta tingginya persentase masyarakat yang bekerja pada sektor tersebut.

"Selanjutnya, berbagai kendala dalam menghadapi penurunan produktivitas tanaman kelapa sawit perlu segera diatasi guna memastikan kecukupan pasokan bahan baku industri CPO dan olahannya," pungkasnya.

Editor: Barkah