PEKANBARU – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menggelar pertemuan dengan pimpinan dan anggota DPRD Riau di Gedung DPRD Riau, Senin (22/6/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian bersama, termasuk isu administrasi, pencairan anggaran, serta penguatan sinergi antara eksekutif dan legislatif.
Dalam pertemuan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang siang itu, SF Hariyanto hadir didampingi sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Usai pertemuan, SF Hariyanto menjelaskan bahwa agenda tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat komunikasi dan silaturahmi antara pemerintah daerah dan DPRD yang selama ini dinilai perlu terus diperkuat.
"Apalagi dalam situasi saat ini kita harus mengencangkan ikat pinggang dan bersama-sama untuk membangun Riau ini," ujar SF Hariyanto.
Menurutnya, kondisi keuangan yang menuntut efisiensi membuat seluruh unsur pemerintahan harus memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah agar program pembangunan tetap berjalan sesuai harapan masyarakat.
Selain membahas pembangunan daerah, pertemuan tersebut juga menyinggung sejumlah keluhan yang sebelumnya disampaikan DPRD Riau terkait lambannya proses administrasi dan pencairan anggaran untuk berbagai kegiatan kedewanan.
Menanggapi hal itu, SF Hariyanto menilai persoalan yang muncul lebih disebabkan oleh kurang optimalnya komunikasi antar pihak, sehingga diperlukan penyamaan persepsi dan koordinasi yang lebih intensif ke depan.
"Hanya salah komunikasi dan kedepannya diperbaiki lah, dan tentunya kita duduk bersama," ujar SF Hariyanto.
Sebelumnya, DPRD Riau sempat mengkritisi lambatnya proses administrasi dan pencairan sejumlah anggaran yang berdampak pada pelaksanaan berbagai kegiatan lembaga legislatif. Salah satunya terkait anggaran media dan sejumlah program pendukung kegiatan dewan.
Akibat kondisi tersebut, agenda reses anggota DPRD Riau yang semula dijadwalkan berlangsung pada akhir Juni 2026 terpaksa ditunda hingga Juli mendatang.
Selain persoalan administrasi, keterlambatan tersebut juga disebut berkaitan dengan proses penyesuaian internal di lingkungan Sekretariat DPRD Riau. Sebelumnya, lembaga tersebut mengalami mutasi besar-besaran menyusul mencuatnya kasus dugaan perjalanan dinas atau SPPD fiktif yang sempat menjadi perhatian publik.
Meski demikian, pertemuan antara Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau berlangsung dalam suasana kondusif. Kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi guna memastikan roda pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam menyelesaikan berbagai persoalan administrasi yang selama ini menjadi kendala, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendukung pembangunan Provinsi Riau.
