PEKANBARU - Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Riau menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Riau, Senin (1/9/2025) dengan bergelombang, mulai dari pagi hingga sore ini.

Gelombang massa yang datang dalam lima kelompok menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari desakan pencopotan Kapolri, bebaskan mahasiswa Riau Khariq Anhar, hingga penghapusan tunjangan DPR RI.

Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, turun langsung menyambut para mahasiswa dan menerima aspirasi mereka.

Ia menegaskan, meskipun beberapa tuntutan berada di luar kewenangan DPRD Riau, pihaknya tetap akan menyalurkannya ke DPR RI.

“Apa yang disampaikan teman-teman mahasiswa terkait pencopotan Kapolri dan penghapusan tunjangan memang menjadi kewenangan DPR RI, bukan DPRD. Namun, karena kami juga wakil rakyat di daerah, maka aspirasi ini tetap kami teruskan ke pusat,” ujar Kaderismanto kepada halloriau.com.

Selain menyerap aspirasi, Kaderismanto juga menyinggung soal penangkapan salah satu aktivis mahasiswa, Khariq Anhar.

Ia menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat, meski proses pembebasan masih menunggu hasil komunikasi lebih lanjut.

“Terkait Khariq Anhar, kita sudah berkoordinasi. Tapi belum bisa memastikan apakah segera dilepaskan, karena masih menunggu koordinasi antara Kapolda Riau dan Kapolda Metro Jaya,” jelasnya.

Aksi mahasiswa berlangsung sejak pagi hingga sore dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan TNI. Meski massa aksi datang bergelombang, demonstrasi tetap berjalan tertib dan damai.

“Alhamdulillah, dengan koordinasi semua pihak, baik TNI maupun Polri, aksi sampai sore ini tetap berjalan damai sesuai dengan harapan kita bersama,” tutupnya.

Aksi ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan konsistensi mahasiswa Riau dalam menyuarakan aspirasi rakyat, sekaligus menegaskan peran DPRD sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah pusat.

Diketahui, gelombang unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia termasuk Riau ini merupakan buntut dari kekecewaan masyarakat terhadap kinerja DPR RI, naiknya tunjangan saat ekonomi masyarakat sedang terpuruk, dan juga pernyataan dari sejumlah legislator di DPR RI yang terkesan merendahkan rakyat.

Sementara itu, Presiden RI, Prabowo Subianto pernyataan resmi di Istana, Minggu (31/8), memastikan pemerintah akan merespons aspirasi rakyat secara bijak dan terbuka.

Prabowo pun menyatakan DPR RI akan mencabut sejumlah kebijakan bagi anggota, termasuk besaran tunjangan dan kunjungan kerja ke luar negeri.

Prabowo juga meminta kementerian dan lembaga menerima perwakilan rakyat yang hendak menyampaikan kritik dan aspirasi.

Ia menegaskan pemerintah akan mendengar aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap penyampaian aspirasi dilakukan dengan damai dan sesuai aturan.