PEKANBARU - Wacana pemindahan Bandar Udara (Bandara) Sultan Syarif Kasim (SSK) II dari Kota Pekanbaru ke Kabupaten Siak didukung oleh anggota DPRD Riau Mardianto Manan.

Mardianto yang juga seorang ahli tata kota bergelar doktor itu mengatakan bahwa lokasi Bandara SSK II di Pekanbaru saat ini dikelilingi oleh pemukiman padat penduduk sehingga berpotensi menimbulkan lebih banyak kerugian.

"Memang sudah harus dipindahkan karena itu di tengah permukiman," kata dia, Kamis (23/5/2024).

Mardianto menjelaskan pada radius dua kilometer dari sebuah bandara disebut dengan wilayah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

"Kawasan KKOP itu harusnya dikosongkan dari pemukiman. Kalau sekarang di Bandara SSK II Pekanbaru itu setelah pagarnya malah rumah penduduk," ujarnya.

Mardianto menambahkan, sepengetahuannya di sepanjang sisi kiri Jalan Rambutan yang ada di sekitar Bandara SSK II Pekanbaru tidak boleh mendirikan bangunan.

"Karena itu KKOP. Tapi sekarang malah ada perumahan mewah, ruko-ruko, dan ada berapa banyak lagi perumahan di sana," sebutnya.

Dilarangnya lokasi permukiman di sekitar bandara, jelas Mardianto, bukannya tanpa dasar. Ada banyak bahaya yang mengintai masyarakat.

"Gendang telinga anak terutama bayi itu bisa rusak permanen mendengar suara pesawat, lalu kalau (pesawat) jatuh. Bahkan ada sebuah rumah makan yang berada persis di depan lintasan pesawat. Itu tidak boleh. Kalau ada izinnya, kok bisa? Itu kan KKOP," pungkas Mardianto.

Ia mengungkap wacana pemindahan bandara itu juga sudah sejak lama direncanakan pemerintah dan sudah dilakukan berbagai kajian.

"Secara tata ruang harus mumpuni dia. Jangan di lahan gambut, jangan di daerah berbukit-bukit dan jangan di kawasan hutan lindung apalagi di kawasan permukiman dan industri," sebutnya.

Jika lokasi bandara yang baru berada jauh dari ibukota, Mardianto menambahkan, harus ada jarak tempuh maksimal yang dipikirkan termasuk transportasi.

"Kalau bandara ini jauh dari mana-mana dan butuh waktu, kalau tidak salah saya maksimal jaraknya dua jam dari ibukota. Itu harus difasilitasi juga transportasinya dari bandara yang baru ke ibukota. Sediakan komuter (kereta) misalnya atau transport yang lain," terang Mardianto.

Jika perlu, ia melanjutkan, pemerintah dan pihak bandara juga membeli Hak Guna Usaha (HGU) kebun-kebun sawit yang ada di sekitar lokasi bandara yang baru agar dapat dipastikan daerah tersebut aman dari pembangunan dan pemukiman.

"Kita belajar dari kejadian-kejadian di daerah lain di mana ketika ada kecelakaan pesawat menimpa tukang becak dan masyarakat lainnya. Lebih baik pesawat ini kalau misalnya terjadi apa-apa, jatuhnya ke lahan sawit daripada menambah jumlah korban karena jatuh menimpa masyarakat," tutupnya.

Penulis: Rinai
Editor: Satria

BERITA LAINNYA
BREAKING NEWS: KPK Sisir Kantor Dinas PUPR Riau, Ada Apa? Transparansi PAD Parkir, Komisi II DPRD Pekanbaru Panggil Pengelola dan Dishub Cooling System Pasca Pilkada, Polsek Simpang Kanan Rutin Sambangi Warga Sungai Kampar Meluap, Akses Jalan Koridor RAPP Ditutup Demi Keselamatan Resep Sambal Terasi Jeruk Limau: Pedasnya Nampol, Bikin Nagih		Tanggal Pelantikan Gubri Masih Abu-abu, Pemprov Riau Tunggu Keputusan Pusat Status Darurat Sampah, Pekanbaru Genjot Pengangkutan dengan Alat Berat dan Armada Tambahan Prodi MIH PPs UIR Genjot Kualitas Lulusan Lewat Workshop Kurikulum Bersama Guru Besar Hukum Internet Rumah Anti Ribet? Indosat HiFi Air Solusinya, Kini Hadir di Sumatera Harga Emas 1 Gram di Pekanbaru Turun Tipis, Cek Rinciannya